Luhut Sebut OTT KPK Kurang Etis, Begini Respon KPK

RIAU ONLINE - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Republik Indonesia kritik kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai kegiatan yang kurang etis.

Luhut mengungkapkan kekesalannya mengenai operasi tipu daya untuk menangkap seseorang yang akan melakukan korupsi itu di depan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Senin, 22 Juli 2024.

Pernyataan Menko Marves ini ditanggapi oleh Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih, Selasa, 23 Juli 2024.

Tessa menilai pernyataan Luhut tersebut sebenarnya mengharapkan adanya penyempurnaan di bidang pencegahan dan pendidikan antikorupsi. Termasuk penindakan yang berbasis pemulihan aset.

"Tetapi KPK sendiri tidak pernah menutup peluang adanya tangkap tangan," ujar Tessa, dikutip dari Kumparan.

Tessa menjelaskan, pihaknya saat ini tengah berfokus untuk melakukan penindakan berbasis pemulihan asset, meskipun tanpa kritikan dari Luhut.

"Di mana target penyitaan di penyidikan di tahun 2022 Rp 240 miliar naik menjadi Rp 1 triliun, dan di tahun 2023 sudah melebihi target sebesar Rp 1,8 triliun penyitaan yang dilakukan di KPK," ungkap Tessa.

Hal ini diharapkan agar anggaran yang ada bisa lebih bermanfaat, ketimbang hanya melakukan OTT.

"Tidak hanya kita melakukan OTT mungkin jauh di Papua, hanya OTT saja tidak ada asset recovery, sementara sebagaimana teman-teman ketahui ongkos perjalanannya saja tiketnya sudah tinggi. Jadi asas kemanfaatannya tidak tercapai".

"Jadi saya pikir, semangatnya arahnya kesana. Tetapi KPK tidak pernah menutup seandainya ada informasi adanya suap atau segala macam. Kita akan tetap menangani itu," imbuhnya.

Tessa juga tak menampik bahwa KPK kini lebih cenderung melakukan case building atau penyelidikan terbuka dalam menangani perkara. Dibanding dengan OTT yang merupakan penyelidikan tertutup.