RIAU ONLINE, PEKANBARU - Rendahnya realisasi anggaran APBD Riau tahun 2016 oleh Pemerintah Provinsi Riau hingga hari ini baru merangkak pada angka 42 persen membuat Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menuding Pemprov Riau tak beres dan berkompeten dalam mengelola anggaran rakyat Riau.
"Prediksi ini mendekati realisasi serapan APBD tahun 2015 yaitu sebesar 68 persen setelah audit, ini menunjukan bahwa pemerintah tidak becus mengelola uang rakyat dan mengabaikan kehidupan masyarakat yang layak seperti terbebas dari bencana asap akibat kebarakan hutan dan lahan yang belum lama ini terjadi, apalagi dengan diturunkan anggaran penanganan karhutla pada perubahan APBD 2016,” jelas Usman.
Untuk itu, melihat dari penyerapan belanja langsung SKPD yang tidak terealisasi secara maksimal, maka Fitra Riau menyarankan anggaran yang mubadzir tersebut harus direalokasikan menjadi bantuan keuangan pemerintah desa guna untuk percepatan pembangunan desa dan peningkatan ekonomi masyarakat desa.
Baca Juga: FITRA Riau: Selama Tiga Tahun Uang Daerah Mengendap Sebesar Rp10,5 Triliun
"Realokasi pada sektor anggaran yang sifatnya langsung menyentuh pada masyarakat. Ini juga untuk memenuhi janji politik yang telah disampaikan pada kampanye kepala daerah dulu," jelas Koordinator Fitra Riau, Usman, Jumat, 14 Oktober 2016.
Usman menguraikan potensi penyerapan anggaran pada belanja tidak langsung seperti belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang di prediksikan akan terserap hanya 83 persen. Padahal seharusnya serapan anggaran belanja tak langsung bisa maksimal hingga 90 persen lebih.
Klik Juga: Anggarkan Mobil Dinas Rp37 M, Fitra: Pemerintah Terlalu Mengada-ada
"Persentase tersebut nilainya sebesar Rp4,47 triliun dari total belanja tidak langsung sebesar Rp5,39 triliun setelah perubahan APBD tahun 2016, prediksi ini mengacu pada realisasi belanja tidak langsung tahun 2015 setelah hasil audit," kata Usman.
Ia melanjutkan, total belanja pemerintah Provinsi Riau tahun 2016 sebesar Rp10.36 triliun tersebut 40 persen dari total belanja seluruh kabupaten/kota se-Riau sebesar Rp26,78 triliun. Artinya, pemerintah provinsi dalam pengelolaan keuangan daerah belum menunjukkan kinerja membaik, bahkan semakin buruk.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline
