Karhutla di Kota Duai, Riau, Selasa, 24 Maret 2026. (Istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Di tengah kondisi defisit anggaran dan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang muncul setiap kali musim kemarau melanda wilayah Provinsi Riau, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau justru lebih banyak dialokasikan untuk mendukung pembangunan fasilitas instansi vertikal.
Manager Advokasi dan Pengembangan Jaringan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Sartika Dewi mengatakan hal itu terlihat dari postur APBD 2026, dimana nilai anggaran untuk instansi vertikal mencapai Rp133 miliar. Sementara itu, anggaran untuk karhutla hanya sebesar Rp3,6 miliar.
"Di tengah kondisi defisit dan Karhutla, Pemprov Riau justru mengalokasikan Rp133 miliar untuk pembangunan fasilitas instansi vertikal. Seperti pembangunan dan dukungan untuk rumah sakit TNI, RS Bhayangkara, rumah dinas Kepala Kejaksaan Tinggi, rumah dinas Kapolda, serta sisa pembayaran pembangunan gedung BIN Riau," ujarnya, Rabu 1 April 2026.
Menurutnya, ketimpangan ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah untuk penanganan bencana ekologis. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan prioritas anggaran yang serius.
Padahal, dampak Karhutla adalah nyata baik bagi lingkungan hingga kehidupan masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan lahan gambut.
"Asap yang ditimbulkan menyebabkan gangguan kesehatan, menurunkan produktivitas ekonomi, hingga memperparah angka kemiskinan. Sementara itu, upaya pengentasan kemiskinan di Riau masih menghadapi tantangan besar," jelasnya.
Ironisnya, kebijakan Pemprov Riau dalam memprioritaskan anggaran ini terjadi saat penghematan besar-besaran yang berdampak langsung pada masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan kondisi Riau berstatus Siaga Darurat Karhutla.
Baca Juga
"Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dipotong, serta berbagai program pelayanan publik dan kegiatan strategis lainnya turut mengalami pengurangan anggaran. Sementara, Riau juga sedang krisis Karhutla," jelasnya.
Ia menyebut, prioritas anggaran Pemprov Riau sangat tidak rasional, karena gagal mengutamakan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.
"Ketika masyarakat menghadapi ancaman asap karhutla dan tekanan ekonomi, pemerintah justru mengalokasikan anggaran besar untuk kebutuhan yang tidak mendesak bagi rakyat," jelasnya.
Sementara itu, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), total luas karhutla di Riau mencapai 2.713,26 hektare dalam periode 1 Januari hingga 24 Maret 2026.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan tren luas kebakaran meningkat cepat dalam beberapa waktu ini. Dimana, kebakaran ini terjadi di wilayah Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir.
