(SOFIAH/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pasca ‘diserang’ publik bertubi-tubi perihal kasus flexing keluarganya hingga diperiksa KPK, kini Sekda Provinsi Riau, SF Hariyanto, justru buka suara tentang buruknya kinerja Pemprov Riau khususnya pada gagalnya pembangunan Payung Elektrik Masjid An Nur dan dugaan penyelewengan dana stunting.
Menanggapi itu, Pengamat Kebijakan Publik, Rawa El Amady, menganalisa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Riau merupakan tanggung jawab sekda dan gubernur.
“Maka mengatakan kasus tersebut ke publik sama saja membuka kasusnya sendiri. Sekda dan gubernur harusnya membangun sistem yang kuat sehingga proses lelang payung elektrik dan pengerjaan proyek berjalan dengan baik dan bebas dari korupsi,” katanya, Jumat, 5 Februari 2023.
Ia mengatakan demikian, sebab secara struktural sekda mempunyai perangkat untuk mengawasi proyek tersebut. Jika hal itu tidak berlaku maka terkesan Pemda Riau dalam ini gubernur dan sekda membiarkan pemerintahan Riau berjalan dengan sendirinya tanpa kontrol dari sekda dan gubernur.
Baca Juga
“Artinya pemerintahan di Riau berjalan secara autopilot. Ada dan tidak ada sekda dan gubernur akan berjalan secara sendirinya. Artinya sikap yang dilakukan sekda memperkuat bukti bahwa selama ini mereka tidak melakukan apa-apa terutama dalam tindakan anti korupsi,” tutur Rawa.
Kemudian mengenai sikap SF Hariyanto, menurut Rawa, secara politis merupakan tindakan politis atas motif tertentu baik karena dorongan sendiri maupun atas perintah atasan ataupun tekanan dari pihak lain. Hal itu menurutnya menarik karena SF Hariyanto baru saja dikonfirmasi kepemilikan hartanya karena tindakan dari istri dan anaknya yang mempertontonkan kemewahan ke masyarakat.
“Misalnya, sekda ini tidak ingin sendirian maka dia melibatkan OPD. Padahal tindakan itu membahayakan dirinya sendiri dan tentu saja gubernur,” terangnya.
Terakhir, Rawa menilai adanya kemungkinan keretakan hubungan antara sekda dan OPD di Pemprov Riau.
“Ini mungkin tidak berjalan mulus, sehingga langkah ini sebagai upaya memaksa para OPD untuk patuh pada dirinya,” pungkasnya.
