Pemko Pekanbaru Raih Penghargaan Realisasi APBD dan Peningkatan PAD dari Kemendagri

Adv-Pemko4.jpg
(Istimewa)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pemko Pekanbaru menerima dua penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam APBD 2023 di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Kamis (16/3/2023). 

Penghargaan pertama diterima langsung Penjabat (Pj) Wali Kota Muflihun dalam kategori peringkat satu Kota Realisasi Belanja APBD Tertinggi. 

Kemudian penghargaan kedua diterima oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Alek Kurniawan dalam kategori peringkat tiga Peningkatan PAD tertinggi. 

 Adv Pemko4

Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, menerima penghargaan (Dok. Istimewa)

Wakil Menteri (Wamen) Dalam Negeri John Wempi Wetipo dalam sambutannya menyampaikan, capaian ini guna mendorong kinerja pengelolaan keuangan daerah yang dapat mendukung penanganan inflasi. Kemudian, dapat mendorong penyelesaian masalah stunting, dan kemiskinan ekstrem, sehingga perlu dilakukan upaya percepatan realisasi APBD sejak awal tahun. 

"Dengan lancarnya belanja APBD tersebut, akan mendorong belanja pihak swasta. Sehingga, perekonomian daerah berkembang lebih baik," katanya. 

 Adv Pemko5

Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, menerima dua penghargaan (Dok. Istimewa)

Kesempatan yang sama, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri A Fatoni mengatakan, para peraih penghargaan APBD Award 2023 terlebih dahulu ditentukan melalui penilaian. 

Dijelaskan dia, prosedur penilaian tersebut didasarkan dari perhitungan melalui laporan realisasi anggaran (LRA). Kemudian, dari LRA itu dibentuk tim yang akhirnya memutuskan masing-masing penerima penghargaan hari ini. 

 Adv Pemko


Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun usai menerima penghargaan dari Kemendagri (Dok. Istimewa)

"Berbagai upaya dilakukan dalam percepatan realisasi APBD. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya yang cukup baik,” ujarnya. 

Fatoni menekankan, peraih penghargaan ini merupakan tanda seorang kepala daerah yang berkualitas. Ia juga memastikan Kemendagri terus mendorong percepatan realisasi APBD dengan melibatkan Kementerian dan lembaga untuk melakukan monitoring dan evaluasi ke depannya.

 Adv Pemko2

Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun usai menerima penghargaan dari Kemendagri (Dok. Istimewa)

"Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih atas kinerja kepala daerah dalam rangka percepatan realisasi APBD. Semoga tahun ini bisa lebih ditingkatkan,” harapnya. 

Kesuksesan Pemko Pekanbaru dalam membawa capaian realisasi pendapatan dan peningkatan PAD secara nasional ini diakui Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun. 

Capaian yang diraih ini berkat kinerja jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengutamakan sinergitas dalam mewujudkan target-target pendapatan yang telah ditetapkan.

 Adv Pemko3

Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun (tengah). (Dok. Istimewa)

“Semoga tahun ini semakin bisa ditingkatkan. Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh OPD Pemko Pekanbaru dengan turut serta didukung masyarakat,” katanya.

Capaian ini sekaligus menunjukan bahwa penyerapan APBD di Kota Pekanbaru sepanjang 2022 dikelola dengan sangat baik. Percepatan realisasi anggaran terus diupayakan Pemko Pekanbaru untuk mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

“Realisasi pendapatan APBD yang tinggi menjadi gambaran bahwa uang negara telah dikelola secara baik dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan," sebut Muflihun. 

 Adv Pemko6

Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun (Kanan). (Dok. Istimewa)

Diketahui, pada Tahun Anggaran 2022, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 2,49 triliun lebih, dengan realisasi sebesar Rp2,32 triliun atau 99,50 persen. 

Adapun rinciannya, pertama pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp 840 miliar dengan hasil realisasi Rp799 miliar lebih atau 95,11 persen. 

Kedua, pendapatan transfer yang ditargetkan sebesar Rp1,65 triliun, dengan hasil realisasi Rp1,680 triliun atau 101,7 persen. Kemudian melalui pendapatan daerah yang sah lainnya. 

Secara keseluruhan anggaran belanja daerah sebesar Rp2, 52 triliun. Dengan realisasi belanja daerah tahun 2022 sebesar Rp 2,49 triliun atau 98,91 persen.