RIAU ONLINE, PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau mengawasi ketersediaan ketenagakerjaan di Dumai dan Duri.
Hal itu dikatakannya, mengingat banyak warga lokal yang masih tak memiliki pekerjaan. Hardianto menambahkan, keberadaan perusahaan di Dumai dan Duri masih belum bisa menjadi solusi ketersediaan ketenagakerjaan.
"Tinggal persoalan itikad baik pemerintah, artinya kewenangan pemerintah provinsi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketenagakerjaan," ujarnya, Kamis, 16 Maret 2023.
Hardianto menjelaskan, Disnakertrans Riau punya andil besar mengawasi ketenagakerjaan di Riau dalam ketersediaan pekerjaan.
"Kami berharap Disnaker Riau mampu memastikan anak-anak Riau mendapatkan tempat yang layak dan posisi di setiap kawasan industri di Dumai dan Duri," jelas Hardianto.
Politikus Gerindra itu pun menuturkan, sebenarnya di Duri ada PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), dan sudah mengingatkan ke gubernur bahwa PT PHR harusnya mendatangkan manfaat bagi warga lokal, bukan hanya sebagai penonton.
"Makanya ketika PT PHR melakukan ekspansi lifting minyak mereka melakukan penambahan sumur. Ini kan berdampak pada lowongan pekerjaan, kami minta anak Riau diprioritaskan," pintanya.
Jika memang tak ada anak Riau yang sesuai kualifikasi perusahaan, Hardianto meminta agar didik bersama.
"Kerjasama dengan badan sertifikasi nasional. Intervensi kekuasaan dalam konteks ini penting," ujarnya.
"Intinya persoalan ketenagakerjaan betul jadi konsen pemerintah provinsi dan kabupaten. Jangan sampai terjadi 'ayam mati di lumbung padi'. Perusahaan di belakang rumah, tapi anak sekitarnya tak bekerja," pungkas Hardianto. (Adv DPRD Riau)