(istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Komisi V DPRD Riau meminta perusahaan penyedia tenaga keamanan yang bekerja di kantor DPRD Riau untuk dievaluasi di tahun anggaran 2023.
Anggota Komisi V DPRD Riau, Ade Hartati, mengatakan perusahaan saat ini sempat kecolongan. Seperti kejadian ditemukannya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), FY (40), meninggal di parkiran basement DPRD Riau.
"Evaluasi kinerja perusahaan sekuriti, mengingat kejadian tahun lalu," pintanya, Rabu, 18 Januari 2023.
Menurut Politikus PAN itu, kejadian tersebut bentuk dari kecerobohan pihak keamanan terlebih karena ASN yang meninggal tidak berasal dari Sekretariat DPRD Riau.
Ade mempertanyakan Standar Operasional Protokol (SOP) pihak keamanan terhadap orang-orang yang datang ke DPRD Riau.
Baca Juga
"Itu kan kecerobohan dari pihak keamanan juga. Itu harus dievaluasi. Harusnya ada SOP," ungkapnya.
Ade merasa heran mengapa perusahaan penyedia jasa keamanan ini terpilih lagi mengingat kejadian tersebut. Ia mengaku sudah melayangkan protes ke Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Riau untuk melakukan evaluasi.
"Sudah dua periode dia ke dia saja, ada apa? Kita sudah sampaikan ke Banmus. Kalau tidak ada catatan kita protes lagi nanti," ungkap Ade.
Berdasarkan penelusuran Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal (AMEL) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sekretariat DPRD Riau Belanja Jasa Tenaga Keamanan APBD pada tahun 2022 mencapai Rp 4,522 Milyar yang menjadi anggaran belanja terbesar di Pagu Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2022.
Sementara itu untuk tahun 2023 terlihat belum ada anggaran untuk tenaga keamanan di sistem AMEL LPSE Sekretariat DPRD Riau.
