(Dedy Purwadi)
Kamis, 21 September 2017 19:35 WIB
Laporan: DEDY PURWADI
RIAU ONLINE, TEMBILAHAN - Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan diwakili Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) H Encik Kamal Syahendra hadiri Rapat Paripurna pengesahan Ranperda perubahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018, Rabu, 20 September 2017.
Rapat paripurna ranperda perobahan RPJMD yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Inhil, H Mariyanto ini menindaklanjuti kebijakan rasionalisasi anggaran belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan menyasar target belanja daerah, baik daerah tingkat I (Satu) maupun tingkat II (Dua) termasuk karena adanya perubahan nomenklatur pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dalam pemerintahan.
Dengan adanya perubahan RPJMD tersebut, diharapkan pemerintah mampu melakukan pembangunan secara efektif dan sesuai prioritas pembangunan sehingga tujuan pembangunan benar-benar tercapai.
Pada kesempatan itu, DPRD secara kelembagaan menyampaikan usulan atau rekomendasi kepada Bupati untuk menggunakan RPJMD yang baru ini sebagai acuan wajib bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dalam setiap tahun anggaran.
Baca Juga
"Kami merekomendasikan agar penyesuaian RPJMD ini dapat segera dilaksanakan oleh pemerintah," ujar H Mariyanto.
Rapat paripurna tersebut menyampaikan dua laporan panitia khusus (Pansus). Yakni pansus1 terkait Laporan Kinerja dan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati atas APBD 2016. Sedangkan pansus 2 membahas perubahan RPJMD 2014-2018.
Meski pelaksanaan rapat paripurna sempat ‘molor’ dikarenakan jumlah peserta sidang belum memenuhi kuorum, namun dalam berjalannya proses, rapat paripurna pembahasan perubahan RPJMD ini berlangsung lancar dan relatif sukses hingga akhir sehingga menghasilkan produk hukum baru berupa Perda tentang perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE
Follow Twitter @red_riauonline
Subscribe Channel Youtube Riau Online,
Follow Instagram riauonline.co.id
