Wah! Anggaran Penyelamatan Perkebunan Kelapa Inhil Anjlok Jadi Rp 4 M

Laporan: M ZAENAL

RIAU ONLINE, TEMBILAHAN - Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil dalam upaya melakukan perbaikan perkebunan kelapa rakyat dipertanyakan. Slogan berbunyi "Tanah Hamparan Kelapa Dunia" pun dinilai sebagai slogan belaka, tanpa ada tindakan nyata.

Hal ini diutarakan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dalam sidang paripurna di gedung DPRD Inhil pada awal pekan ini.

Bukan tanpa alasan, juru bicara FPKB, Muammar mengatakan bahwa saat ini realitas kondisi perkebunan kelapa rakyat yang semakin hari semakin rusak. Sementara itu di sisi penyediaan penganggaran, semakin hari semakin merosot.

FPKB menilai perhatian Pemerintah terhadap nasib petani masih sangat rendah. Hal itu dibuktikan dengan dukungan anggaran yang minim terhadap penyelamatan kebun masyarakat. Diantaranya, pada anggaran pos belanja APBD setiap tahunnya, rata rata dukungan anggaran penyelamatan kebun masyarakat hanya berkisar Rp 20-25 milyar, dari total belanja APBD setiap tahunnya yang berkisar Rp 2 triliun.

Artinya, dukungan dana untuk penyelamatan perkebunan hanya sekitar 1,2 persen pertahun. Minimnya dukungan anggaran ini semakin diperparah dari sisi pelaksanaan yang setiap tahun progres dan realisasinya sangat rendah.

Bahkan, pada Buku Ranperda perubahan RPJMD Tahun 2013 -2018 Kabupaten Inhil, khususnya program penyalamatan perkebunan kelapa masyarakat, setiap tahun pagu direncanakan, diberikan lebih kurang mencapai Rp 30 milyar. Namun, pada tahun 2018 pagu ini hanya direncanakan sebesar lebih kurang Rp 4 milyar.

"Apakah ini ada kaitanya dengan peringatan hari kelapa sedunia dimana Kabupaten Inhil akan menjadi tuan rumah festival/pameran kelapa sedunia ini, maka dukungan anggaranya untuk penyelamatan perkebunan masyarakat semakin diperkecil?" cetusnya.

Dipaparkan bahwa Tanah Hamparan Kelapa Dunia sebagai Julukan Kabupaten Inhil menyatakan bahwa kebun kelapa merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat.

"Tetapi realitasnya apa yang kita lihat hari ini, kebun-kebun kelapa para petani setiap tahunnya mengalami kerusakan, baik dari dampak instrusi air laut, abrasi, wabah hama, dan kelapa tua yang tidak mampu untuk diremajakan," paparnya.

Rapat paripurna ke 2 masa persidangan ke III Tahun sidang 2017 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Inhil H Dani M Nursalam didampingi unsur pimpinan DPRD ini juga dihadiri Sekda Inhil H Said Syarifuddin beserta sejumlah pejabat esselon di lingkungan Pemkab Inhil.