(RIAUONLINE.CO.ID/DEDI PURWADI)
Rabu, 9 Agustus 2017 11:58 WIB
Editor: Fakhrur Rodzi
Laporan: DEDI PURWADI
RIAU ONLINE, TEMBILAHAN - Upaya penyelamatan kebun kelapa rakyat seperti telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) 2017, akan gagal atau tidak sesuai dengan diharapkan.
Pesimistis itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Edi Gunawan, saat bincang-bincang dengan awak media di ruangan Komisi II DPRD Inhil, Selasa, 8 Agustus 2017, di Jalan Soebrantas, Tembilahan.
Menurutnya, dengan memiliki 18 eskavator telah didistribusikan ke kecamatan, sistem swakelola lebih tepat dilaksanakan dibandingkan sistem kontraktual. Swakelola akan menghemat anggaran sehingga tanggul dibangun akan lebih banyak hasil daripada kontraktual.
Klik Juga: Kapolres Inhil Terhenyak, Polisi Bhabinkamtibmas Tak Membaur Dengan Warga
Baca Juga
"Dengan demikian akan lebih banyak kebun kelapa diselamatkan. Sayangnya, sistem swakelola membangun tanggul diterapkan 2017 ini, baru sedikit terlaksana, padahal ini sudah memasuki bulan 8," ungkapnya.
Alasan keterlambatan itu, tuturnya, disebabkan Camat, pihak diberikan tanggungjawab mengelola pembuatan tanggul, kesulitan untuk melaksanakannya.
"Faktor cuma satu, camat tidak mampu menyediakan biaya terlebih dahulu sebelum anggaran tersebut. Baru setelah pekerjaan siap bisa dicairkan di keuangan. Saat ini, hanya beberapa camat melaksanakan, selebihnya tidak, " kata laki-laki akrab disapa Asun.
Padahal, untuk sistem kontraktual saja, ujarnya, ada proses bertahap untuk pencairan anggaran. Sehingga rekanan mempunyai modal dalam melaksanakan pekerjaan, namun untuk sistem swakelola ini pihak bertanggungjawab harus menanggung biaya hingga pekerjaan selesai.
"Bagaimana mereka mampu. Harus ada kebijakan dilakukan menyikapi ini. DPRD tidak bisa melakukan itu, DPRD hanya memberikan saran dan masukan, namun pelaksanaannya di ekskutif, " tegasnya.
Lihat Juga: Elianita Histeris Lihat Tubuh Anaknya Sudah Tak Bernyawa Lagi
Untuk itu, dalam waktu dekat, Komisi II DPRD Inhil berencana memanggil pihak terkait agar bisa ditemukan solusi untuk mengatasi masalah ini. " Sekarang apakah ada kemauan kita untuk menyelamatkan kebun kelapa rakyat. Alat ada, dana ada, ayo kita selamatkan kebun rakyat, " pungkasnya.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline
