Kabupaten Bengkalis Raih Peringkat Pertama Kepatuhan Pelayanan Publik di Riau

Selasa, 19 Desember 2023 17:38 WIB Penulis: Defri Candra Editor: Joseph Ginting

Kabupaten Bengkalis meraih peringkat pertama kepatuhan pada pelayanan publik terbaik tahun 2023/Riau Online/Defri Candra

(Riau Online/Defri Candra)

RIAU ONLINE, PEKANBARU-Kabupaten Bengkalis meraih peringkat pertama kepatuhan pada pelayanan publik terbaik tahun 2023.

Hal itu disampaikan Ombudsman RI Perwakilan Riau saat penganugerahan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia dan juga sebagai pengampu Riau, Hery Susanto menegaskan bahwa penilaian terhadap kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman RI menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024.

Menurutnya, hal ini merupakan instrumen strategis untuk menilai kinerja pelayanan publik yang ada di Provinsi Riau.

“Saat ini, kami sedang melaksanakan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2023. Tujuannya adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan pelayanan publik guna mencegah praktek maladministrasi,” ujar Hery Susanto, Selasa, 19 Desember 2023.

Penilaian ini berfokus pada integritas, keadilan non-diskriminasi, akuntabilitas, keseimbangan, dan keterbukaan. Ruang lingkupnya mencakup kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap standar yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009.

“Hasil penilaian akan dikategorikan dalam tiga zona, zona hijau (tinggi), kuning (sedang), dan merah (rendah),” tambahnya.

Dua aspek penilaian utama mencakup atributif fisikal, yang mengukur pemenuhan standar pelayanan publik, dan aspek substantif terkait kepatuhan terhadap produk hukum dari Ombudsman.

“Kami ingin pelayanan publik tidak hanya fokus pada aspek fisik dan anggaran, tapi juga pada kepatuhan substantif. Jika ada laporan atau rekomendasi yang tidak dilaksanakan, penghargaan zona hijau terbaik akan ditahan hingga tindak lanjut dilakukan,” jelas Hery Susanto.

Dalam acara ini, 12 kepala daerah juga membubuhkan tandatangan mereka untuk komitmen tetap menjalankan penyelanggaraan pelayanan publik di tahun politik.

Sementara itu Kepala Ombudsman Republik Indonesia, Mokhammad Najih menegaskan agar kepala daerah tetap menjalankan pelayanan publik yang baik di tahun politik.

“Jangan sampai tahun politik ini membuat pelayanan publik menjadi kendor, sebab di tahun politik tidak akan menyurutkan niat masyarakat untuk mengurus segala administrasi,” harapnya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau, Bambang Pratama menuturkan rasa bersyukurnya karena Pemerintah Provinsi Riau dan diikuti dengan 12 kabupaten dan kota di Riau sudah berada di zona hijau.

“Tapi untuk kepolisian yang memiliki nilai tinggi Polres Pelalawan, itupun nilainya B. Yang lain ada yang nilainya C dan D,” sebutnya.

Untuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten kota, ada 7 BPN yang masuk dalam kategori A dan B.

“Mudah-mudahan lembaga vertikal ini bisa mengikuti perkembangan ataupun perbaikan yang dilakukan perbaikan oleh pemerintah daerah, sehingga tahun depan bisa masuk ke dalam zona hijau,” tegasnya.