Masyarakat Pulau Bayur Tolak Tambang, Minta DPRD Riau Membantu

RIAU ONLINE, PEKANBARU-Forum Masyarakat Peduli Pulau Bayur mengadukan aktivitas tambang oleh PT FKIE yang mulai menggarap lahan kebun sawit dan karet warga setempat ke DPRD Riau.

“Kebun itu sumber pencarian kami, itu lahan produktif. Kalau itu ditambang bagaimana nasib anak cucu kami? Luas tanah yang mau ditambang itu sekitar 23 hektar itu sudah digarap lahannya oleh perusahaan,” kata salah satu warga Desa Pulau Bayur, Darlismar, usai rapat dengan Komisi I DPRD Riau, Senin, 26 Juni 2023.

Ia menyampaikan, PT. FKIE dan sub kontraktornya PT. LDE sudah mulai berkegiatan di lahan warga. “Mereka sedanag pembersihan lahan jadi sawit dan karet kami itu ditumbang semua.

Sebab itu, Darlismar meminta Komisi I DPRD Riau segera berkoordinasi dengan komisi lainnya bahkan dinas terkait untuk menangani permasalahan itu. Mereka meminta kejelasan izin perusahaan dan aktivitas tambaang yang sedang berjalan

“Kami minta bagaimana kebun karet dan sawit tidak ditambang, karena ini satu-satunya sumber mata pencaharian kami,” kata dia.

Lebih jauh Darlismar menjelaskan, sebelumnya Pemkab Kuansing melakukan sosialisasi di Kecamatan Cerenti, namun tak pernah datang ke Pulau Bayur membahas batu bara.

 

“Cuma sampai kecamatan saja atas nama sosialisasi. Di situ perusahaan mengklaim punya 100 hektar lahan, dan di situ ada lahan publik. Jadi yang datang di sosialisasi itu orang yang pro perusahaan dan tak punya lahan. Kami warga Pulau Bayur yang punya lahan tak ada datang,” terangnya.

“Intinya kami mayoritas warga pulau bayur menolak adanya aktivitas tambang. Dari 23 hektar tadi cuma ada 10 KK yang sudah menerima tawaran perusahaan,” pungkasnya.