(Humas DPRD Riau)
RIAU ONLINE, PEKANBARU-DPRD Riau menilai permasalahan P3K guru honorer berawal dari seleksi awal yang adanya indikasi nepotisme.
Anggota Komisi V DPRD Riau, Ade Hartati Rahmat, mengatakan seleksi awal menyebabkan prioritas pemerintah pusat untuk mengangkat P1, P2, dan P3 itu tidak bisa terlaksana.
"Karena ternyata P4 masuk dalam prioritas. Padahal kan belum bicara P4. Jadi masalahnya di seleksi awal ini," terang Ade, Kamis, 6 April 2023.
Jika dilihat kondisi sekarang yang sudah di ujung, menurut Ade, agak sulit masalahnya karena sudah masuk tahapan menunggu pengumuman
"Makanya Pemprov Riau harus sadar dengan segala konsekuensi. Tahun 2015 sudah kejadian satu orang menggugat dan akhirnya pemerintah pusat tak mengeluarkan SK," tegasnya.
Politikus PAN itu menekankan agar Pemprov Riau memiliki kesadaran perihal konsekuensi. Seharusnya, kata Ade, seleksi awal itu harus tetap jadi pantauan dan tanggung jawab Pemprov Riau.
Baca Juga
"Sehingga hal ini tak ada yang tertinggal. Ada 80 orang guru dengan masa kerja di atas 3 tahun itu tidak masuk dalam seleksi awal. Makanya yang 80 ini menunggu pengumuman, kalau sudah menunggu pengumuman berarti kan sudah jelas. Apalagi upaya Pemprov coba?" ujarnya.
Sebab itu, Komisi V DPRD Riau meminta dilakukan melalui Pansus dan guru susah bersedia ke ranah hukum.
"Cuma konsekuensinya kan jelas, ketika ini masuk ranah hukum maka semua kebijakan pusat akan tertunda khusus untuk Riau," katanya.
"Kami harap Pemprov Riau benar-benar melakukan evaluasi terkait ini. Jangan main-main. Konsekuensi ini harus dipahami Pemprov Riau, jangan sampai menghambat kebijakan pemerintah pusat," pungkasnya.
