Minyak Bumi Disedot tapi Meranti Tidak "Dapat" Hasilnya, Bupati Aidil Mau Gugat Jokowi

Laporan Tika Ayu

RIAU ONLINE, PEKANBARU-Minyak bumi disedot tapi Meranti tidak "dapat" hasilnya, Bupati Aidil Mau Gugat Jokowi. Bupati Meranti Muhammad Adil pertanyakan bagaimana tanggungjawab pemerintah pusat soal pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) hingga ambil alih sumur migas di Meranti.

Adil dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia di Gedung Dang Merdu pada Rabu, 8 Desember lalu mengungkapkan pembayaran gaji PPPK malah ditanggungjawabi oleh pemerintah daerah Meranti.

"Jadi untuk DAU untuk diketahui ya, selanjutnya tahun 2022 gaji PPPK Meranti itu harusnya tanggung jawab pusat, menjadi tanggung jawab Kabupaten, itu hebatnya Pak," ungkap Adil dihadapan Narasumber lintas sektor vertikal pemerintah pusat

 

Saat di rakornas, Adil mengira persoalan ini perlu dilakukan penyelidikan. Namun ketika dicoba hubungi berapa banyak anggaran yang sudah digelontorkan pemda Meranti untuk menanggulangi gaji PPPK, Adil tidak berkomentar.

Kemudian terkait sumur minyak di Meranti, Disebut Adil ada sebanyak 103 sumur yang sudah kering diambil oleh pusat.

"Sumur yang sudah kering diambil oleh pusat tidak tahu saya untuk apa, di mana sekarang tinggal beberapa lagi, saya mau menggugat Pak Jokowi,"

 

Adil menyebutkan sebagai daerah penghasil minyak sejak tahun 73 ada 222 sumur dan sekarang tambahannya 13 dan besok 2023 bertambah 19 sumur malah sebagai daerah miskin.

"Kami ini di Riau 25,68 persen miskin plus ekstrim miskin terbanyak itu di Riau itu ada di Meranti," terangnya