Kendalikan Harga Beras, Pemprov Riau Sokong Biaya Transportasi dari Sumbar

Laporan Tika Ayu

RIAU ONLINE, PEKANBARU-Gubernur Riau, Syamsuar bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bakal melakukan upaya intervensi harga beras yang tengah mengalami kenaikan harga akibat inflasi yang sedang berlangsung di Indonesia, Jumat 30 September 2022. 

 

"Ini yang tinggi terpengaruh adalah beras, maka dari itu perlu kita ajukan dan minta kepada dinas terkait seperti Bulog untuk mengantisipasi adanya kelangkaan, kedua harganya yang tidak terlalu tinggi," ujar Syamsuar 

 

Upaya  menangani  kondisi harga beras yang fluktuatif melambung tinggi, sebagaimana yang diduga oleh Badan Pusat Statistik (BPS)  sejak Mei lalu,  disebut Syamsuar akan ada dukungan dana transportasi dari pemerintah daerah (Pemda).

 

"Kalau misalnya beras dari Sumbar dibawa ke sini (Riau, red) ongkos angkutnya berapa ditanggung pemerintah daerah, tapi kita harapkan harga beras di Sumbar dengan yang di sini sama nantinya," ujar Syamsuar.  

 

Salah satu perwakilan Organisasi Angkutan Darat (Organda) mengatakan bahwa pihaknya siap membantu pemerintah daerah dalam penjemputan bola kepenuhan kebutuhan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. 

 

"Sesuai dengan instruksi pak gubernur, kami siap mengikuti program pak gubenur, terkait pengangkutan barang kami juga siap," ungkapnya. 

 

Dalam kegiatan tanya jawab yang ada, Syamsuar  mengingatkan bahwa ada catatan penting yang disampaikan dari perwakilan Organda Pekanbaru yakni sosialiasi terkait informasi adanya subsidi bantuan biaya tranportasi pengangkut beras  yang diberi dari pemerintah provinsi Riau. 

 

 

Lanjut, itu dilakukan  guna menyampaikan ke masyarakat supaya tidak ada permainan yang memanfaatkan bantuan subsidi biaya tranportasi yang jika tidak dicegah dapat menimbulkan harga beras tegal tinggi di pasaran.  

 

 

"Barangkali saya sampaikan kepada dinas kita untuk bekerjasama dengan kepala dinas ibu kota ini betul dapat terkendali, sehingga nanti tidak terjadi kenaikan harga yang tidak terkendali,"paparnya.

 

Untuk diketahui biaya bantuan dan transportasi ini disebut Syamsuar menggunakan data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi ataupun kabupaten kota.