(Bagus Pribadi/ RIAUONLINE)
Rabu, 20 April 2022 19:08 WIB
Penulis: Bagus Pribadi
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Penundaan rotasi Alat Kelengkapan Daerah (AKD) DPRD Riau dinilai menghambat kerja-kerja di DPRD Riau.
Hal itu membuat enam dari delapan ketua fraksi berkumpul dan meminta pimpinan DPRD Riau segera mengambil sikap terkait rotasi AKD. Keenam ketua fraksi itu berkumpul di Ruang Bapemperda DPRD Riau pada Rabu sore, 20 April 2022.
Keenam fraksi yang berkumpul di antaranya Fraksi PDIP, PAN, Golkar, PKS, PKB, dan Gabungan PPP-Nasdem-Hanura. Sedang fraksi yang tak ikut yakni Demokrat dan Gerindra.
Ketua Fraksi PDIP Makmun Solikhin, menuturkan delapan fraksi di DPRD Riau harusnya menganggap rotasi AKD sebagai hal yang lumrah. Koalisi atau tidak seharusnya tak menjadi persoalan.
"Di daerah lain sebelum masa habis sudah diselesaikan. Di Riau sampai sekarang belum berjalan. Ini sangat disayangkan, karena menghambat banyak program," tegas Makmun.
Makmun menuturkan pihaknya tak bisa menjalankan program Pemprov Riau yang harus disahkan melalui paripurna di DPRD Riau.
"Nah yang jadi soal konversi Bank Riau Kepri (BRK) ke syariah ini sudah betul-betul kami dorong. Sampai 6 April 2022 lalu Direktur BRK dan Kemendagri sudah sepakat tandatangan, tentu proses selanjutnya di DPRD Riau. Harusnya tiga hari kemudian sudah terjadwal. Tapi sampai hari ini tak ada jadwal. Saya merasa sangat kecewa," tuturnya.
"Kalau jadwal AKD ini tak ada kejelasan, maka jadi preseden buruk bagi kita dan terkesan menghambat program Gubernur. AKD bagi saya hal kecil yang tak perlu dibesarkan," tambahnya.
Baca Juga
Kemudian ia menjelaskan berhubung penjadwalan berada di pimpinan DPRD Riau, maka ia meminta agar segera menjadwalkan pengesahan rotasi AKD.
"Supaya kegiatan DPRD ini bisa berjalan. Kalau persoalan posisi rotasi AKD itu urusan Parpol, biarlah mereka yang berunding di luar tanpa mengganggu berjalannya kerja-kerja di DPRD," jelasnya.
Ketua Fraksi Golkar, Karmila Sari, menjelaskan banyak pekerjaannya di meja yang tak bisa berjalan, termasuk undangan-undangan yang berkaitan dengan komisi.
"Misalnya Banggar itu bagian dari AKD, kalau AKD tak terbentuk bagaimana Banggar bisa berjalan. Kalau paripurna AKD tak disegerakan bagaimana kami bisa kerja. Jangan pula masyarakat Riau jadi korban rotasi AKD ini," katanya.
Dia menuturkan ketidakpuasan posisi dalam rotasi AKD merupakan hal yang wajar dalam bidang politik. Sebab, menurutnya bekerja untuk masyarakat tak ditentukan dari posisinya di AKD mana.
"Makanya kami meminta ketegasan pimpinan untuk menyikapi tertundanya paripurna untuk rotasi AKD ini. Karena banyak kebijakan daerah melintasi DPRD dulu. Makanya pimpinan untuk segera memfasilitasi Banmus dan paripurna AKD," pinta Karmila.
Sedang Ketua Fraksi PKS, Markarius Anwar merasa kecewa dengan pimpinan DPRD mengingat sebelumnya penjadwalan rotasi AKD sudah pernah dilakukan lewat Banmus. Tambahnya, sampai saat ini tak ada pemberitahuan undangan atau pembatalan.
"Jadi intinya agenda Banmus itu diabaikan begitu saja. Padahal keputusan Banmus adalah keputusan tertinggi di lembaga inibsesudah paripurna. Artinya ada tata tertib di DPRD ini yang diabaikan," terangnya.
Berangkat dari situ, Markarius meminta pimpinan melanjutkan apa yang sudah diputuskan di Banmus sebelumnya. Jika pun itu dibatalkan, maka harus segera diagendakan ulang.
"Sehingga kevakuman ini tak dibiarkan terus menerus. Makanya kami fraksi-fraksi duduk bersama mencari solusi untuk meminta para pimpinan segera melakukan agenda DPRD. Kami tak melihat fungsi pimpinan di DPRD ini beberapa hari ini," katanya.
Tak hanya itu, Ketua Fraksi Gabungan PPP-Nasdem-Hanura, Husaimi Hamidi, juga berpesan agar pimpinan DPRD Riau bijak menyikapi kondisi saat ini.
"Maksudnya orang pintar itu banyak tapi orang bijak sedikit. Makanya kami minta pimpinan untuk bijak dalam menyikapi ini. Kalau masalah koalisi biasa sajalah. Bukan berarti kiamat itu. Yang terpenting bagaimana DPRD ini bekerja, sekarang wadahnya komisi itu tak ada jadi mau bekerja bagaimana," ujarnya.
Terakhir, Ketua Fraksi PKB, Ade Agus Hartanto, mengungkapkan dirinya mendapatkan informasi akan diselenggarakannya Banmus pada besok, Kamis, 21 April 2022 pukul 10.00 WIB.
"Namun undanganbta belum disebar ke kami. Kami berharap ini tak tertunda lagi, supaya besok bisa lancar dan tak seperti sebelumnya," katanya.
Ade mengingatkan sejatinya pimpinan berfungsi melaksanakan program administrasi di DPRD Riau. Tambahnya, bukan malah terlalu jauh mencampuri urusan fraksi.
"Karena fraksi bukan AKD dan yang kita bahas AKD. Ini namanya pembiaran terhadap lembaga ini," tutupnya.
