RIAU ONLINE, PEKANBARU-Anggota komisi VII DPR RI asal Riau, Muhammad Nasir mengkritisi PT Bumi Siak Pusako (BSP) yang bakal mengelola Blok Coastal Plains and Pekanbaru (CPP) di Riau mulai tahun 2022. Sebelumnya, wilayah kerja itu dikelola oleh Badan Operasi Bersama (BOB) antara BSP dan Pertamina Hulu.
Kader Demokrat yang berasal dari Dapil Riau II yang meliputi Kabupaten Kampar, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi dan Pelalawan ini merasa BSP tak cukup mampu untuk mengelola lapangan Migas dengan baik.
Dia juga mencium aroma nepotisme di tubuh PT Bumi Siak Pusako yang merupakan BUMD milik Pemprov Riau yang sahamya di miliki beberapak kabupaten di Riau.
"Pengurus perusahaan ini dari bupati ke keluarganya, anak bupatinya, dan lain-lain, gitu-gitu aja ini. Nggak ada profesional dikembangkan di sini," ucap kakak kandung Muhammad Nazarudin, eks bendum partai Demokrat ini dikutip dari detik.com
Nasir juga menyoroti lifting di Blok CPP yang malah menurun drastis sejak 2002. Menurutnya, saat Blok CPP diberikan kepada BOB BSP-Pertamina Hulu, potensi lifting minyak mencapai 40 ribu barel per hari, hingga kini target itu tak pernah dicapai bahkan terus menerus turun hingga ke level 8 ribuan barel per hari.
"Ini dari potensi 40 ribu di 2002 diserahkan, sampai ini hari cuma 8 ribu. Nggak ada juga sumur baru. Nggak ada teknologi baru," ungkap Nasir dalam rapat kerja Komisi VII dengan Ditjen Migas, SKK Migas, dan BOB BSP-Pertamina, Senin 14 Februari 2022 lalu.
Nasir juga menggap BSP tidak berbuat banyak dan berkontribusi untuk pembangunan Riau.
Lantas sebeberapa besar sih pencapaian Bumi Siak Pusako sejak mengelola ladang Migas. Disitat dari laman resmi Bumi Siak Pusako BSP.co.id lifting Coastal Plains and Pekanbaru hanya berisi tentang pencapaian sejak tahun 2011-2014 atau hanya selama empat tahun berjalan.
Berdasarkan data yang disuguhkan setiap tahun mulai 2011 hingga 2014 terlihat ada tren penurunan walau pun pencapain lifting CPP Block cukup tinggi. Setiap tahun pencapaian di atas 90 Persen. Di tahun 2011 pencapaian target di angka 98,3 persen sekaligus pencapaian tertinggi di kurun waktu empat tahun. Setelahnya semakin menurun. Puncaknya penurunan terjadi di tahun 2014 dengan pencapaian 'hanya' 93,3 persen.
BSP Bantak Tak Berbuat
Direktur BSP Iskandar menyatakan pihaknya selama ini pun memberikan sumbangan kepada daerah. Dia memaparkan pihaknya memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa dividen ke lima daerah pemegang saham BSP mencapai Rp 3,16 triliun.
Di sisi lain, pihaknya juga melakukan kewajiban CSR kepada masyarakat sekitar Riau. Sudah ada Rp 78,14 miliar yang disalurkan.
"Kami ini orang daerah juga pak. Kami Rp 3 triliun lebih bagikan dividen ke pemegang saham, apa itu tidak berarti? CSR kami juga bangun sekolah dan lain-lain, itu semua kami lakukan," ungkap Iskandar.
Iskandar juga mengatakan posisi BSP dengan Pertamina dalam BOB pun setara, 50-50. Dia menepis anggapan BSP hanya menunggangi Pertamina selama ini. Menurutnya, BSP banyak belajar dengan Pertamina, bahkan susunan pekerja di BOB saja 80% lebih terdaftar sebagai karyawan BSP.
"Kami ini 50:50, sahamnya sama, kami sama kuat. Bukan cadangan, bukan menunggangi. Kami belajar memang dari Pertamina. Jangan sampai salah persepsi ini didengar semua orang kami harap semua yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan juga," ungkap Iskandar.
Muhammad Nazarudin,
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Usir Dirut Inalum Saat Rapat di DPR, Ini Profil Muhammad Nasir", Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2020/07/01/085248226/usir-dirut-inalum-saat-rapat-di-dpr-ini-profil-muhammad-nasir?page=all.
Penulis : Muhammad Idris
Editor : Muhammad Idris
Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android: https://bit.ly/3g85pkA
iOS: https://apple.co/3hXWJ0L