Laporan Bagus Pribadi
RIAUONLINE, PEKANBARU-Pengamat Politik dari Universitas Riau, Tito Handoko, menanggapi wacana pembangunan kompleks perkantoran oleh Pemprov Riau. Menurutnya, rencana itu kurang tepat apalagi di tengah pandemi Covid-19.
Tito mengatakan wacana Pemprov Riau tersebut tak sesuai dengan prinsip mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat saat pandemi. Ia meminta Pemprov Riau lebih mengutamakan pemulihan ekonomi masyarakat.
"Pemprov Riau naif sekali memaksakan membangun dua tower. Banyak sekali infrastruktur yang mendukung ekonomi masyarakat belum diperbaiki," katanya saat dihubungi riauonline.co.id, Kamis, 20 Januari 2022.
Lebih jauh ia menjabarkan perlunya sentuhan Pemrpov Riau dalam membenahi jalan penghubung. Seperti, katanya, jalan lintas Rengat-Teluk Kuantanyang masih memerlukan sentuhan kohesif dari Pemprov Riau.
"Mengingat itu juga kewenangan Pemrov Riau, tapi malah bangun tower. Kesannya jadi menghambur-hamburkan uang saja," ujar Tito.
Tito meminta Pemprov Riau mengevaluasi wacana pembangunan kompleks perkantoran tersebut. Pasalnya, di tengah percepatan digital saat ini tak perlu menyiapkan gedung untuk ASN secara berlebihan dan mewah seperti itu.
"Nah, pemerintah yang menerapkan e-goverment sudah tidak lagi menyiapkan kantor-kantor yang megah. Justru bagaimana memberikan pelayanan dengan cepat dan akurat kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi," jelasnya.
Kendati pembangunan kompleks pemerintahan itu masih tahap wacana, Tito meminta agar dihilangkan terlebih dahulu.
"Saya berharap semua stakeholder itu kita sama-sama mengawal rencana pembangunan dua tower ini. Karena ini tak sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran," pungkasnya.
Sekda Riau, SF Hariyanto mengatakan untuk mebangun 2 tower perkantoran tersenut ada 4 kantor OPD yang dirobohkan kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Inspektorat Riau, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, dan Dinas Pendidikan (Disdik) Riau.
Katanya lagi satu tower setinggi 12 lantai dan tower lainnya setinggi tujuh lantai. Dilengkapi jembatan layang atau Skybridge sepanjang 65 meter sebagai penghubung kedua tower tersebut.
“Nantinya dua bangunan tower itu akan difungsikan untuk enam kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPS),” katanya, Rabu, 19 Januari 2022.