Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan intensifikasi perkebunan kelapa sawit rakyat yang sudah tidak produktif.
(ANDRIAS?RIAUONLINE)
Senin, 29 Maret 2021 13:59 WIB
RIAU ONLINE, BENGKALIS - Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan intensifikasi perkebunan kelapa sawit rakyat yang sudah tidak produktif.
Dari total 6,72 juta hektare luas tutupan sawit yang dikelola petani Indonesia, terdapat 2,78 juta hektare milik petani swadaya yang mendesak untuk diremajakan karena sudah berusia di atas 25 tahun.
Terkait hal itu, Pemkab Bengkalis mendorong para petani di Kabupaten Bengkalis untuk merebut peluang pendanaan melalui program PSR. Karena, sampai saat ini dana yang diperoleh oleh petani di Kabupaten Bengkalis terkecil jika dibanding dengan daerah lain.
Demikian disampaikan Bagus saat menerima tamu dari Apkasindo, Santani, tokoh masyarakat Desa Kelebuk, Kades Tanjung Belit Siak Kecil serta kepala UPT Disbun Kecamatan Bengkalis dan Bantan, Senim 29 Maret 2021.
"Program PSR ini didukung pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), artinya dana petani juga asalnya. Jadi saya berharap, dinas terkait Disbun bersama rekan kerja Apkasindo dan Santani, memetakan potensi yang ada, rebut peluang ini,” kata Wakil Bupati Bengkalis, H Bagus Santoso.
Terkait dengan permintaan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Siak Kecil, seperti disampaikan Teguh, pengurus Santani Bengkalis, kata mas Bagus, memang banyak syarat dan ketentuan yang harus diepenuhi untuk pendirian PKS, seperti RTRW dan lainnya.
"Tapi kalau memang pendirian PKS ini berdampak positif bagi harga sawit, Pemkab Bengkalis akan support. Tapi tetap mengikuti prosedur perizinan, regulasi dan lainnya," ujarnya
Baca Juga
Sementara tokoh masyarakat Desa Kelebuk, Sugeng mengatakan, masyarakat Desa Kelebuk mendukung penuh program PSR. Dirinya yakin, melalui program PSR ekonomi masyarakat akan bangkit.
"Respon masyarakat sangat positif pak, kami bahkan sudah melakukan survey langsung ke lapangan bersama bapak Julianto dari Apkasindo, setidaknya ada 30 hektar lahan yang bisa digarap. Untuk itu kami sangat berharap dukungan dari Pemkab Bengkalis agar program PSR ini terealisasi," ujar Sugeng.
Senada disampaikan Agus Sulistiyono, pengurus Apkasindo sosialisasi di Desa Kelebuk, respon masyarakat sangat baik.
"Masyarakat mendukung penuh program PSR ini pak, mohon dukungannya,” ujar Agus singkat.
Sementara Kades Tanjung Belit, Joko Margono menyampaikan, setidaknya ada 200 hektar lahan milik petani di desanya sudah SHM. Diusulkan sejak tahun 2019 sebagai kawasan penerima program PSR dan tela dua kali membuka rekening. Sayangnya sampai saat ini belum terealisasi karema persoalan lahan.
"Lahannya sudah bersertifikat pak (SHM), tapi setelah dicek masuk kawasan merah jambu (kawasan HPL). Ini persoalan tata ruang kita yang belum selesai,” ujar Joko Margono.
Menurut Julianto anggota DPW Apkasindo wilayah Bengkalis, kondisi yang terjadi di Desa Tanjung Belit juga terjadi di Desa Tanjung Leban, Bukit Batu, Batang Duku dan Pakning Asal. Makanya kata Julianto setiap survey yang dilakukan harus benar-benar tepat dan tahu kondisi lahan tersebut.
Terkait dengan pendirian PKS, JUlianto mendukugn dibangunnya PKS di Siak Kecil atau di Bandar Laksamana. Mengingat petani dari tia kecamatan ini membuang sawit mereka ke kebupaten tetangga.
"Tidak hanya berdampak positif bagi harga sawit tapi juga akan mendatang keuntungan lainnya, pemasukan PAD dan penyerapan tenaga kerja. Untuk itu, kami juga mendukung didirikannya PKS di Siak Kecil atau Bandar Laksamana, tutupnya.
