RIAUONLINE, PEKANBARU - Anggota komisi IV DPRD Riau, Mardianto Manan menyoroti anggaran pembangunan gedung yang mengalokasikan Rp 94 miliar untuk Markas Komando Rayon Militer, Rp 64 miliar rumah ibadah dan Rp 32 Miliar untuk kantor lain.
Namun demikian, ia menyebut hal ini sudah melalui pertimbangan matang oleh DPRD dan Pemprov Riau.
"Karena sudah disah di APBD 2021 tentu sudah menjadi kebijakan secara kolektif kolegial antara DPRD dan eksekutif. Cuma saya waktu itu belum di dewan, saya dilantik 18 Januari 202," terangnya.
Menurutnya, sejatinya ia kurang sepakat dengan bantuan dana ke Makorem tersebut karena instansi tersebut merupakan instansi vertikal dengan pendanaan nasional.
"Jika ditanya sejati sebagai orang Riau. Sebagai akademik, Agak riskan Pembangunan korem ini itu hanya satu kantor korem. Sementara korem ini kan organisasi vertikal, induknya di Jakarta," ungkapnya.
Menurutnya, alokasi pendanaan tersebut cukup memberatkan APBD dengan tanggung jawab pendanaan lain.
"Padahal Riau dengan APBD 9 Triliun punya tanggung jawab juga secara horizontal dan ke instansi di bawahnya kabupaten kota, Rasanya agak berat juga mendengar itu. Dengan kemampuan terbatas kok mau kita terlalu banyak menganggarkan uang untuk korem itu," jelasnya.
Menurut Mardianto jika hal ini diteruskan, bukan tidak mungkin instansi vertikal lain juga menuntut hal yang sama.
"Saya takut ke depan lebih parah lagi, angkatan Udara Minta, Angkatan Laut minta. Bisa-bisa kantor vertikal di sini minta lagi. Ini kan akan mengganggu APBD," tutup Mardianto.