Rp396,1 Miliar Untuk Perjalanan Dinas, Sangat Tidak Logis Saat Pandemi

RIAUONLINE, PEKANBARU - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menilai belanja perjalanan dinas (perjadin) yang dialokasikan di tahun 2021 tidak logis. Berbanding terbalik dengan lemahnya ekonomi masyarakat saat pandemi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

"Setiap kali melakukan kunker dalam daerah maupun keluar ngeri kita tidak tahu apa saja agenda yang diperbuat, apa saja hasilnya, apakah berdampak atau tidak. Semua kunker juga laporannya tidak terpublish ke publik. Ini artinya pemda abai dalam memaknai kunker," papar Taufik, Rabu, 3 Maret 2021.

Manajer Advokasi FITRA, Taufik menyebut anggaran sebesar Rp396,1 Miliar untuk biaya perjalanan Dinas ini tidaklah masuk akal.

Anggaran ini terdiri dari kunjungan luar negeri sebesar Rp13 Miliar sedangkan belanja kunjungan dalam negeri sebesar Rp382 Miliar.

Fitra mengakui perjalanan dinas merupakan agenda rutinitas yang tidak bisa dielakkan sehingga wajar teralokasikan. Tetapi FITRA menilai gubernur seharusnya melihat kondisi hari ini.
"Jika Pemda Riau dalam hal ini, anggaran besar dari sisi pendapatan, ditambah fasilitas pelayanan publik baik, situasi saat ini tidak covid silahkan saja perjadin," ujar Taufik.

Menurut Taufik di tengah kodisi ekonomi sulit, yang juga tercermin dari adanya pernyataan gubenur mau menghutang untuk perbaikan layanan fasilitas, tidak sebanding dengan belanja perjadin miliaran rupiah tersebut.

Atas hal ini, Fitra menilai Pemda seharusnya me-refocusing belanja perjalanan dinas khususnya kunjungan luar negeri sebesar Rp13 Miliar tersebut untuk dialihkan belanja kegiatan-kegiatan pembangunan fasilitas publik.

"Jika kurang anggaran untuk mendukung pembangunan layanan publik, gubenur harus membatasi juga terkait dengan belanja perjalanan dinas pemerintah dalam negeri yang totalnya sangat besar sampai Rp382 Miliar," jelas Taufik.

Apalagi kunjungan rapat-rapat dan agenda pertemuan disaat pandemi ini bisa menggunakan virtual zoom tanpa harus melakukan pertemuan langsung.

Taufik mengatakan Seharusnya anggaran belanja yang tak wajar dan tak sesuai perioritas, tidak ada lagi di 2021, tetapi faktanya ketika kita croscek di dokumen APBD 2021 masih ada anggaran tersebut.

"Kondisi Covid yang terus meningkat dari sisi lonjakan kasus ditambah ekonomi Riau yang tidak stabil, pemerintah Syamsuar-Edi seharusnya peka terhadap penyusunan perencanaan belanja di 2021," tutup Taufik.