(istimewa)
Selasa, 15 Oktober 2019 13:23 WIB
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Fraksi PAN DPRD Riau menyebut apa yang dilakukan oleh lima fraksi di DPRD Riau terhadap penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) adalah praktik politik kampungan.
Untuk diketahui, terjadi keretakan antara Fraksi Gerindra, PAN dan PKS dengan lima fraksi yakni Fraksi PDIP, Golkar, PKB, Demokrat dan Gabungan (PPP, Nasdem dan Hanura) didalam internal DPRD Riau.
Ketua Fraksi PAN, Zulfi Mursal, mengatakan, skenario yang dibuat dalam penyusunan AKD sudah dibicarakan oleh lima fraksi tersebut jauh sebelum rapat paripurna pada Kamis malam tersebut.
"Mereka sudah membicangkan ini jauh ini, mereka rapat hanya lima fraksi saja sedangkan DPRD Riau ini kan ada tiga fraksi. Tapi mereka bersikeras yang intinya seputar kekuasaan di AKD lah," ujar Zulfi, Senin, 14 Oktober 2019.
Sedangkan, orientasi tiga fraksi yakni Gerindra, PAN dan PKS bukanlah mencari kekuasaan, namun mengutamakan kebersamaan dan pembagian yang proporsional, bukannya dipaksa menerima hasil rapat kelima fraksi.
"Kita juga tidak mau terkotak-kotak begini. Pusat saja sudah cair kok daerah kecil seperti Riau malah terkotak-kota. Itu yang kita sayangkan," tambahnya.
Baca Juga
Zulfi membantah bahwa lima fraksi sudah memberikan jabatan proporsional kepada pihaknya, menurutnya saat rapat pimpinan lima fraksi malah meninggalkan pihaknya.
"Masa iya ngajak rapat cuma lima fraksi, kita dibiarkan. Itu bukan bersama namanya. Memangnya kita ini apa? Begitu mereka rapat lima fraksi, kita ajak rapat mereka, mereka bilang belum selesai. Pertanyaannya, kita kok tidak dibawa? Selesai mereka rapat bagi kekuasaan itu. Baru disodorkannya, ini untuk kalian, begitu kata mereka," jelasnya.
"Itu makanya kita sebut prosedur itu cacat prosedural. Karena kalau proposional, pimpinan kan ada empat. Pimpinan yang empat itu fraksinya dapat jabatan di AKD. Ini kan tidak, kami sengaja di tinggalkan, kita tidak mau begitu," jelasnya.
Mantan ketua DPRD Siak ini mengaku tak mempermasalahkan apakah fraksinya hanya mendapatkan jabatan anggota biasa atau tidak, hanya cara lima fraksi ini tidak benar.
"Seolah-olah mereka yang punya AKD ini. Kita tak ada apa-apanya. Cukup dikasih-kasih aja. Itu tidak fair dan memang ini tak akan selesai begitu saja," pungkasnya.
Zulfi bahkan menuding lima fraksi tersebut adalah fraksi yang ambisius dan menginginkan jabatan. "Tapi yaudahlah itu hak mereka. Mereka bilang inilah politik, berarti kan politik mereka politik kampungan," lanjutnya.
Terkait rencana paripurna tandingan, sambung Zulfi, masih belum dilakukan karena pihaknya masih akan melakukan konsultasi dengan beberapa pihak sekaligus menunggu suasana dingin dulu.
"Kita akan berdiskusi denhgn pihak kampus, senior-senior kita, dengan Mendagri termasuk dengan DPP masing-masing partai. Selanjutnya, kita ambil kesimpulan di koalisi kita," tutupnya.
