Ketua DPRD Riau Indra Gunawan Eet secara resmi dilantik memimpin DPRD Riau periode 2019-2024 bersama dengan tiga wakil ketua DPRD Riau, yakni Zukri dari PDIP, Asri Auzar dari Demokrat dan Hardianto dari Gerindra.
(Hasbullah)
Senin, 7 Oktober 2019 19:27 WIB
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Usai dilantik hari ini, pimpinan DPRD Riau memastikan pihaknya akan segera membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) agar DPRD Riau bisa bekerja sebagai wakil rakyat.
Ketua DPRD Riau, Indra Gunawan Eet mengatakan, pihaknya akan segera menyusun AKD secepatnya agar bisa melanjutkan pembahasan APBD 2020 yang sempat terhenti karena masa transisi anggota DPRD Riau.
"Kalau AKD sudah dibentuk, kita akan lanjutan pembahasan yang sempat terhenti, bagaimana kita gesa itu semua dengan cepat. Insyaallah sebelum 30 November semua sudah selesai," ujar Eet, Senin, 7 Oktober 2019.
Hal senada juga disampaikan oleh wakil ketua DPRD Riau, Zukri Misran. Meski nantinya anggota DPRD Riau akan menjalani masa orientasi selama dua minggu, diharapkannya semua anggota bisa disiplin.
Baca Juga
"Walau agak menganggu, tapi kita harap anggota DPRD Riau bisa serius, bekerja cerdas, keras dan ikhlas. Kita optimis bisa menyelesaikan (pembahasan APBD 2020)" tuturnya.
Sebelumnya, wakil ketua DPRD Riau, Asri Auzar mengaku lambatnya dilantik pimpinan DPRD Riau tidak akan menganggu proses pembahasan APBD murni Riau 2020.
Dikatakan Asri, usai pimpinan DPRD Riau dilantik pada Senin esok, pihaknya akan langsung menggesa pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang belum bisa dilantik karena belum ada pimpinan defenitifnya.
Ketua DPD Demokrat Riau ini optimis pihaknya akan bisa menyelesaikan lanjutan pembahasan APBD murni 2020 yang sempat terhenti karena adanya pergantian anggota DPRD Riau hasil pemilu 2019.
"Kalau ini (AKD) ini sudah terbentuk, 1,5 bulan kedepan akan selesai. Jadi target kita 25 November sudah disahkan APBD ini," ujarnya, Minggu, 6 Oktober 2019
Keyakinan Asri ini dikarenakan sebel pergantian anggota DPRD Riau yang baru, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau periode sebelumnya sudah mendapatkan angka pendapatan.
"Kalau pertanyaannya terkejar atau tidak, saya yakin terkejar. Karena apa? Karena pendapatan kita sudah jelas. Kalau tidak salah 9,4 Triliun. Itu diluar DAK, kalau masuk DAK 11 Triliun lah," ulasnya.
