(Hasbulah Tanjung)
Rabu, 20 Februari 2019 18:28 WIB
RIAUONLINE, PEKANBARU - Wakil ketua Fraksi Nasdem Hanura Suhardiman Amby mengatakan Gubernur Riau baru Syamsuar akan memiliki beban pekerjaan yang ditinggalkan oleh pendahulunya.
Politisi yang kerap disapa Datuk ini menyatakan dirinya sudah menyiapkan 34 persoalan yang akan ia ekspos pada saat paripurna pertama Syamsuar dengan DPRD Riau.
"Ada 34 persoalan yang harus mereka lakukan, baik sifatnya reformasi total atau sebagian, atau hanya memotong bagian yang sudah membusuk saja," jelas Datuk, Rabu, 20 Februari 2019.
Salah satunya, dikatakan Datuk adalah permasalahan aparatur sipil negara yang hingga saat ini kinerjanya kurang bagus namun menghabiskan 70 persen APBD Riau.
"Kita perlu bangun sebuah sistem sehat, ASN kita jumlah dan kinerja tidak sesuai, pak Syamsuar harus menghitung beban kerja mereka," jelasnya.
Baca Juga
Apabila beban kerja sudah dihitung, ASN ini nantinya akan dirolling sesuai dengan kemampuannya, sedangkan ASN yang kerjanya hanya duduk manis dan hanya sekedar absen sebaiknya di pensiunkan.
"Sekarang kan yang bekerja itu honorer karena mereka yang ngerti IT, tapi kalau yang sudah tua dan tidak mampu lagi ya pensiunkan, kita butuh tenaga muda, canggih, baik akademis maupun keterampilannya," jelasnya.
Untuk Honorer, lanjut Datuk, juga harus dilakukan penghitungan beban kerja, dan untuk yang memang betul dibutuhkan harus pertahankan karena kompetensinya.
Selain permasalahan aparatur, Datuk juga akan mengingatkan Syamsuar tentang aset Pemprov Riau yang saat ini sudah banyak dicuri oleh oknum pejabat yang tidak bertanggungjawab.
"Kita akan sampaikan berapa luas percil tanah kita yang di maling oleh pejabat yang melakukan kongkalikong sehingga Pemprov kalah di persidangan, contohnya saja tanah di Unri, Sam Ratulangi, SMA plus, dan masih banyak lainnya," tuturnya.
Lebih jauh, Datuk mengatakan masih banyak hal yang ingin ia harapkan dari Syamsuar namun ia akan menunggu sampai Syamsuar datang ke DPRD Riau nantinya.
"Itu baru dua, masih ada 32 lagi, tapi nanti kita sampaikan langsung, mulai dari bidang pendidikan, BUMD, kesehatan, dan lainnya. Tidak ada yang prioritas karena 32 ini sangat urgent," tutupnya.
