KAPOLRES Bengkalis, AKBP Yusup Rahmanto, berjibaku bahi-membahu bersama prajurit TNI dan Polri memadamkan api yang membakar lahan gambut di Pulau Rupat, Bengkalis.
(RIAUONLINE.CO.ID/ISTIMEWA)
Minggu, 24 Februari 2019 06:53 WIB
RIAUONLINE, PEKANBARU - Badan Restorasi Gambut (BRG) ditugaskan Presiden Joko Widodo memperbaiki dan membasahi gambut rusak. Salah satu Provinsi yang menjadi atensi saat pendirian BRG adalah Riau.
Menekan angka Karhutla, menjadi penekanan utama Jokowi melalui BRG. Namun, diawal 2019 ini, Karhutla kembali terjadi di Riau. Yang paling parah terjadi di Pulau Rupat, Bengkalis.
Wilayah itu sejak awal Februari membara hingga menyebar ke sejumlah desa. Tak hanya 2019 ini, kebakaran di Rupat juga pernah terjadi pada 2017 dan 2018 lalu.
Baca Juga
Tiga tahun berturut-turut terjadi kebakaran, namun ternyata belum menarik minat BRG untuk ke Pulau yang berada di Selat Malaka tersebut.
"Sampai sekarang Pulau Rupat belum masuk peta kerja kita. Kita kerja (pembasahan dan pemulihan gambut) di Meranti, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Pelalawan dan lainnya. Rupat belum masuk," kata Kepala BRG Nazir Foead di Pekanbaru, Sabtu.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat memperkirakan luas lahan yang terbakar mencapai lebih 200 hektare.
Hingga hari ini, kebakaran di Pulau Rupat masih terus berlangsung. Tim gabungan TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD dan masyarakat terus berjibaku melakukan pemadaman.
Kebakaran lahan di Pulau Rupat berdampak pada kabut asap yang menyelimuti Kota Dumai medio Februari ini. Bahkan, Pemko Dumai sempat meliburkan siswa-siswi dari aktivitas belajar mengajar di sekolah karena kualitas udara yang memburuk.
Untuk itu, Nazir mengatakan bahwa BRG akan segera membahas upaya pembasahan dan pemulihan gambut bersama masyarakat dan pemerintah daerah di Pulau Rupat pada tahun ini.
"Kita akan bahas nanti dengan Pemerintah Daerah, kabupaten dan kecamatan," ujarnya. (**)
