Polres Rokan Hulu (Rohul) bersama KPU menggelar deklarasi Pilkada damai dan komitmen kampanye yang berkeselamatan di Taman Kota Pasir Pangaraian, Rabu, 25 September 2024.
(Dok. Polres Rokan Hulu)
RIAU ONLINE, ROKAN HULU - Dalam Operasi Mantap Praja Lancang Kuning Tahun 2024 (OMP-LK24) Polres Rokan Hulu (Rohul) bersama KPU menggelar deklarasi Pilkada damai dan komitmen kampanye yang berkeselamatan di Taman Kota Pasir Pangaraian, Rabu, 25 September 2024.
Dalam kesempatan itu, Ketua KPU Rohul Cepi Abdul Husen menyampaikan, saat ini merupakan hari pertama dalam masa kampanye. Diharapkan bisa mewujudkan kampanye berjalan aman dan sejuk.
"Deklarasi ini dilaksanakan dalam mewujudkan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil."
"Mari laksanakan kampanye pemilihan yang aman, tertib dan damai, berintegritas, tanpa hoax, tanpa politisasi sara dan tanpa politik uang," ujar Cepi.
"Dalam melaksanakan kampanye pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tambahnya.
Di tempat yang sama, Kapolres Rohul AKBP Budi Setiyono melalui Wakapolres Kompol Rahmat Hidayat, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh elemen baik TNI, Pemerintah Daerah, Partai Politik, Organisasi Masyarakat serta seluruh Tokoh Masyarakat
"Atas partisipasi dan dukungannya dalam mensukseskan kegiatan deklarasi kampanye damai untuk mewujudkan Pilkada Rohul Tahun 2024 yang aman, tertib, damai, sejuk dan kondusif," ujar Kompol Rahmat.
Lanjutnya seperti diketahui bersama, Tahun 2024 menjadi Tahun politik, pada Bulan Februari yang lalu, baru saja melaksanakan Pemilihan Presiden, Wakil Presiden dan Pemilihan Legislatif.
"Sedangkan untuk Pemilihan Kepala Daerah akan kita laksanakan pada Bulan November mendatang momen ini bukan hanya ajang untuk memilih pemimpin, tetapi juga ujian kedewasaan demokrasi kita, yang harus kita jalani dengan semangat persatuan dan perdamaian," tuturnya
Kompol Rahmat menerangkan pada 22 dan 23 September lalu sudah dilakukannya penetapan dan pengundian Nomor Paslon, sehingga jangan underestimate dengan situasi yang sedang terjadi saat ini.
Baca Juga
"Dipastikan Polri siap untuk melakukan pengawalan, pengamanan melekat kepada masing-masing pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Rohul serta setiap pejabat Polri yang bertanggung jawab untuk selalu mengingatkan personil yang melekat agar acara arahan pimpinan (APP) betul-betul untuk professional, tidak memihak (Netral) kepada siapapun," jelasnya.
Wakapolres menjelaskan pelaksanaan Pilkada Rohul ini harus terselenggara sesuai prinsip-prinsip dan asas yang diketahui selama ini yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil).
Sebagai aparat penegak hukum, Polri akan memastikan pelaksanaan Pilkada ini berlangsung aman, tertib, damai, sejuk dan kondusif.
Wakapolres juga menyinggung strategi Kepolisian mengandalkan atau mengedepankan strategi proaktif Polisi, ingin tampil sebagai Sosok Pelindung, Pelayanan Pengayom Masyarakat, guna mewujudkan Pilkada Rohul serentak yang damai, sejuk dan kondusif
"Kami tidak ingin Masyarakat Rohul berurusan dengan kami. Apabila ditemukan ada yang melakukan pelanggaran pilkada dan cukup bukti kita lakukan penegakan hukum karena hukum akan ditegakkan demi keadilan dan tersuksesnya pilkada yang aman, damai dan sejuk," ucapnya.
Kompol Rahmat menyampaikan beberapa faktor terwujudnya pilkada damai hal yang mendasar, seperti penyelenggaraan Pilkada harus berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
Jika penyelenggaraan pemilu sudah sesuai regulasi, maka akan menghasilkan proses berkualitas, sehingga terbangun legitimasi kepemimpinan yang kuat, penyelenggara pilkada harus memiliki integritas dan profesionalitas agar terbangunnya public trust.
Integritas berarti harus jujur dan adil bagi semua peserta dan pemilih. Sedangkan profesionalitas berarti memastikan pelaksanaan pilkada berdasarkan peraturan dan perundangan.
"Warga yang memiliki hak pilih menjadi pemilih berdaulat, menjadi pemilih cerdas, memilih dengan pertimbangan rasional, bukan emosional, apalagi politik transaksional, peserta pilkada yang taat pada aturan yang telah ditentukan perundangan."
"Sejatinya pilkada harus dimaknai bukan sekedar untuk merebut atau meraih kekuasaan, namun momentum untuk menyampaikan visi-misi, ide, gagasan dan menyusun program terapan dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan memajukan pembangunan," katanya.
Masih kata Wakapolres, Keberadaan media harus dioptimalkan sebagai sarana informatif, edukatif, dan advokatif dengan menyebarkan informasi yang positif.
Sehingga mendorong terbentuknya pemikiran sikap positif masyarakat serta menciptakan atmosfer politik yang kondusif. Selain itu media diharapkan dapat berperan aktif dan menjunjung tinggi Persatuan dan Kesatuan Bangsa," ucapnya.
"Pilkada 2024 diperkirakan masih akan diwarnai oleh isu-isu klasik seperti money Politik, isu SARA, Hoax, Black Campaign, character assassination dan trust terhadap penyelenggara yang rendah," imbuhnya.
Ada beberapa hal yang perlu dan harus dilaksanakan bersama terkait pengamanan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024.
Wakapolres menekankan kepada Anggota melakukan dengan baik, dengan maksimal.
"Kami juga siap untuk di koreksi. Aparat penegak hukum jajaran polres dan polsek sempat kedapatan melakukan pelanggaran dalam hitungan detik saya akan proses hukum bukan hanya kode etik profesi tetapi pidana pun saya proses, pelanggar hukum lainnya mungkin masyarakat dan sebagainya," paparnya.
"Mari kita jadikan pilkada 2024 sebagai Pilkada Bhineka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetap satu jua. Pilihan kita boleh berbeda tetapi silaturahmi tetap harus terjaga. Terima perbedaan, jaga persatuan," tutup Kompol Rahmat.
