Fraksi Persatuan Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuansing, Riau menyoroti berkurangnya luas wilayah Kabupaten Kuansing.
(ROBI/RIAUONLINE)
Kamis, 4 November 2021 14:34 WIB
Penulis: Robi Susanto
RIAU ONLINE, TELUK KUANTAN - Sejumlah Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuansing, Riau menyebut pengadaan satu set alat berat di setiap kecamatan dapat membebani keuangan daerah.
Juru Bicara Fraksi PPP DPRD Kuansing Naswan menyarankan, mengenai pembelian satu set alat berat untuk setiap kecamatan ditunda.
Menurut Naswan, perlu adanya kajian dan kalkulasi yang akurat karena alat berat butuh biaya perawatan cukup tinggi, apalagi pandemi Covid-19 masih berlangsung.
Sementara Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Hamzah Alim berpendapat, pengadaan satu set alat berat dan Damkar untuk setiap kecamatan perlu memperhatikan azas manfaat dan kemampuan keuangan daerah.
Baca Juga
Fraksi Demokrat lebih mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) berupaya pemulihan kawasan terdampak aktivitas Penambahan Emas Tanpa Izin (PETI) serta lahan kritis sehingga bernilai ekonomis bagi masyarakat.
"Apa strategi pemerintah terkait program tersebut," katanya.
Fraksi PDIP melalui juru bicaranya Juniwarti menilai pengadaan satu set alat berat di setiap kecamatan akan menambah beban keuangan daerah.
"Selain dari sisi biaya pengadaan yang besar, juga akan memunculkan biaya operasional dan pemeliharaan yang begitu besar setiap tahunnya bagi keuangan daerah," katanya.
Hal senada juga disampaikan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kuansing. Fraksi PAN menilai pengadaan satu set alat berat akan menambah beban keuangan daerah.
Selain biaya pengadaan yang besar, juga akan muncul biaya operasional dan pemeliharaan yang begitu besar setiap tahunnya bagi keuangan daerah.
