(RIAUONLINE.CO.ID/ISTIMEWA)
Kamis, 24 Mei 2018 13:45 WIB
Editor: Yola Ristania Vidiani
RIAU ONLINE, KAMPA - Masyarakat Desa Pulau Birandang merasa diteror di tanah kelahiran mereka karena konflik lahan dengan PT Surya Palma Sejahtera (SPS). Sengketa lahan antara masyarakat Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dengan PT SPS yang sudah berlangsung lama hingga saat ini masih belum terselesaikan bahkan semakin memanas, apalagi saat ini masyarakat Desa Pulau Birandang merasa ketakutan dengan turunnya Oknum diduga Brimob dan sejumlah Bodyguard ke lahan yang menjadi sengketa.
Hal ini diungkapkan Putra, sang pemilik akun @Putra Petebe. Ia menyebut permasalahan konflik lahan pernah menempuh jalan hearing di DPRD Kampar pada akhir 2017. Hasilnya, dewan mengeluarkan rekomendasi ke Pemkab Kampar untuk penyelesaian sengketa lahan ini, namun hingga saat ini belum ada langkah nyata dari Pemkab Kampar.
"Kehadiran beberapa orang oknum Kepolisian (Brimob) bersenjata laras panjang dan beberapa orang bodyguard dari PT SPS di kawasan lahan yang disengketakan (100 Ha) satu bulan belakangan ini membuat masyarakat cemas serta ketakutan untuk memanen sawit mereka," ujar Putra Petebe salah seorang warga Pulau Birandang, Kamis, 23 Mei 2018.
Baca Juga Diteror Oknum Brimob, Masyarakat Pulau Birandang Kirim Surat Ke Presiden
Baca Juga
Dikatakan Putra, dirinya mewakili masyarakat Desa Pulau Birandang telah mengirimkan Surat Terbuka kepada Presiden Joko Widodo dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian. Surat tersebut berisi permohonan perlindungan atas adanya oknum aparat yang dikerahkan oleh PT SPS.
"Anggota Polisi dari Brimob ini menggunakan senjata laras panjang yang didampingi pihak PT SPS, mereka ingin merampas tanah kebun kami" ungkap Putra.
Sementara itu M Rais (47) tokoh masyarakat Desa Pulau Birandang yang juga petani yang memiliki kebun di lahan tersebut menyampaikan, masyarakat sudah dua kali mengajukan untuk audiensi dengan Pemda Kampar, namun hingga saat ini tak ada tanggapan.
"Kami masyarakat berharap kepada Pemda Kampar agar bisa serius menyelesaikan permasalahan ini sebelum terjadi hal - hal yang tidak kita ingini dan masyarakat menjadi korban nantinya," tegas Rais. (*)
