Janji-janji Puan Maharani yang Kembali Duduki Kursi Ketua DPR RI

RIAU ONLINE - Ketua DPP PDIP Puan Maharani kembali terpilih menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Puan pun mengungkap sejumlah janji kepada rakyat terkait peran parleman dalam kehidupan bernegara.

Puan yang kembali menduduki kursi Ketua DPR RI, dalam pidatonya berjanji kepada rakyat akan membuka lebar ruang aspirasi dalam menyikapi kritik dan masukan terhadapnya, dan bagi seluruh anggota dewan masa jabatan lima tahun ke depan.

“DPR akan membuka ruang pintu aspirasi rakyat selebar-lebarnya dan menampung aspirasi rakyat itu untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip dari Liputan6.com, Rabu, 2 Oktober 2024.

Puan juga berjanji akan menampung apa pun suara rakyat dan disampaikan kepada masing-masing komisi yang tersedia di DPR RI. Puan akan menugaskan setiap komisi untuk menindaklanjuti setiap masukan yang sebelumnya masih belum ada jawaban.

“Kalau kemarin (periode 2019-2024) mungkin belum tertampung, nanti ke depannya akan ada komisi-komisi yang nanti bisa menampung aspirasi rakyat yang kemarin belum tertampung,” janji Puan.

Bersama seluruh anggota DPR RI, Puan percaya dirinya dapat menjalankan fungsi legislasi, anggaran pengawasan, dan peran diplomasi.

"Mekanisme kerja di setiap alat kelengapan dewan (AKD) DPR RI adalah penetapan kebijakan negara yang mengutamakan musyawarah mufakat untuk mencari kesepaktan,” kata Puan Maharani menandasi.

Selain itu, Puan juga menyatakan siap mengawal sejumlah permasalahan pembangunan nasional. Mulai dari isu kedaulatan pangan hingga ketimpangan sosial.

"Setiap pemilu selesai dilaksanakan dan rakyat telah memilih wakil-wakilnya, maka selalu disertai dengan harapan rakyat bahwa ke depan kekuasaan yang diberikan rakyat kepada kita, anggota DPR RI, dapat digunakan untuk mengubah kehidupan rakyat yang semakin sejahtera," kata Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya.

Ia turut menyoroti berbagai tantangan dalam membangun Indonesia. Menurutnya, ada sejumlah permasalahan struktural yang harus diselesaikan, di antaranya kedaulatan pangan dan ketimpangan sosial.

"Antara lain masalah struktural kualitas sumber daya manusia, kedaulatan pangan, energi, industri nasional, UMKM, ketimpangan sosial, kemiskinan, dan lain sebagainya," ungkap Puan.

Ia juga menyebut Indonesa tengah menghadapi ketidakpastian gejolak ekonomi global dan geopolitik global, hingga perekonomian nasional yang masih dalam pemulihan. DPR RI melalui fungsi-fungsi konstitusionalnya disebut harus melakukan intervensi.

"Yaitu dengan kebijakan negara dalam politik hukum, politik anggaran dan politik pembangunan, untuk merespons berbagai tantangan di dalam membangun Indonesia," ucap Puan.

Puan mengingatkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR, baik komisi dan badan yang memiliki tugas tertentu dalam fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan diplomasi. Ia kemudian merinci agenda DPR ke depan secara umum.