Sri Mulyani Beri Sinyal Tak Jadi Menkeu Kabinet Prabowo, Siapa Layak Gantikan?

RIAU ONLINE - Sri Mulyani memberikan sinyal tidak lagi melanjutkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) pada periode pemerintahan Prabowo-Gibran. Desas-desus ini kemudian memunculkan spekulasi terkait sosok yang layak menggantikan Sri Mulyani.

Sri Mulyani dikenal dengan integritas dan kredibilitasnya di mata pasar domestik hingga internasional. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi calon pengganti sosok yang pernah menjabat Managing Director World Bank tersebut.

Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono, menyebut sosok yang akan menggantikan Sri Mulyani harus memiliki profesionalitas tinggi dan kepercayaan di pasar internasional.

Menurut isu yang beredar, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono memiliki peluang besar untuk naik jabatan menjadi Menkeu periode Prabowo-Gibran. Namun Yusuf menilai, Thomas atau yang akrab dipanggil Tommy, belum memiliki rekam jejak yang mencukupi sebagai Menkeu ideal.

"Rekam jejak Thomas Djiwandono tidak mencukupi untuk menilainya sebagai Menkeu ideal. Namun, melihat kinerja Menkeu Sri Mulyani selama ini yang terlalu pro-pasar, Tommy menurut saya cukup menjanjikan dan lebih memberikan harapan,” kata Yusuf, Senin, 16 September 2024, dikutip dari kumparan.

Yusuf menambahkan, Menkeu berikutnya harus mampu mempertahankan syarat utama kepercayaan pasar, yakni sosok yang non-partisipan dan berorientasi pada pertimbangan profesioal serta argumentasi rasional dalam pembuatan kebijakan.

Meski mendapat apresiasi tinggi, Yusuf menyoroti beberapa kelemahan mendasar dari kepemimpinan Sri Mulyani di Kementerian Keuangan. Salah satu kritik utama adalah kegagalan meningkatkan penerimaan perpajakan, meskipun berbagai kebijakan reformasi telah digulirkan.

"Tax ratio kita stagnan selama satu dekade terakhir, bahkan lebih rendah dari awal masa pemerintahan Presiden Jokowi pada 2015," kata Yusuf.

Pada 2023, tax ratio RI hanya mencapai 10,23 persen dari PDB. Angka ini turun dari 10,76 persen pada 2015.

Selain itu, Yusuf juga mengkritik kebijakan Sri Mulyani dalam hal pengelolaan utang negara. Beban bunga utang yang terus meningkat dinilai membebani APBN, menurunkan kemampuannya untuk menstimulasi perekonomian dan melindungi rakyat miskin.

Yusuf menyebutkan bahwa pada 2024, beban bunga utang diproyeksikan mencapai Rp 500 triliun, dengan rasio bunga utang terhadap penerimaan pajak berada di kisaran 21,5 persen.

Jika benar Tommy menjadi Menkeu berikutnya, menurut Yusuf, Tommy harus mampu meningkatkan penerimaan perpajakan tanpa terlalu bergantung pada harga komoditas global. Serta mengurangi beban utang pemerintah yang dinilai semakin berat.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, mengatakan Menkeu periode Prabowo-Gibran harus berasal dari kalangan akademisi atau profesional, bukan politisi dari partai politik.

"Saya lebih memilih akademisi dibandingkan politisi parpol untuk menjadi Menkeu. Apa jadinya jika politisi menduduki kursi Menkeu? Pengelolaan APBN akan didominasi arahan partai, bukan berbasis pengetahuan," jelas Huda.

Huda juga menyebutkan beberapa nama yang dianggap lebih cocok dibandingkan Tommy.

"Selain Sri Mulyani, masih banyak yang pantas seperti Pak Chatib Basri, Pak Bambang Brodjonegoro, atau Pak Burhanuddin Abdullah. Lebih cocok mereka dibandingkan Tommy," kata Huda.

Thomas Djiwandono memberikan sinyak bahwa Sri Mulyani tidak akan menjadi menteri di masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal tersebut diungkapkan Tommy setelah menghadap Prabowo bersama Sri Mulyani pada Senin (9/9) lalu. Tommy mengatakan pertemuan tersebut sangat hangat dan berlangsung selama 2,5 jam. Mereka membahas tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Tommy, tidak ada tawaran dan pembahasan mengenai jabatan dari Prabowo Subianto untuk Sri Mulyani.

“Tidak ada (tawaran ke Sri Mulyani). Kita tidak memberikan (tawaran). Tidak ada bahasan sama sekali mengenai posisi baik itu antara Ibu Sri Mulyani dan Pak Prabowo maupun secara keseluruhan kabinet,” ungkap Thomas kepada awak media di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu, 11 September 2024.

Keponakan Prabowo Subianto itu memastikan pembahasan dalam pertemuan tersebut hanya seputar substansi APBN.