Diharapkan Jaga Demokrasi, Ingat Lagi Jejak PDIP jadi Oposisi Pemerintah

RIAU ONLINE - PDIP memutuskan kembali menjadi oposisi pemerintah setelah kalah dalam kontestasi Pemilu 2024. Jejak terakhir PDIP jadi oposisi pun menjadi perhatian publik.

PDIP harus menelan kekalahan atas kombinasi Partai Demokrat dan Golkar pada Pemilu 2004. Megawati Soekarno Putri dan Hasyim Muzadi sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla.

PDIP lantas menjadi oposisi di pemerintahan SBY dan Jusuf Kalla hingga 2009. Ini menjadi kali terakhir PDIP menjadi oposisi.

Kini pada 2024, PDIP menyatakan siap menjadi oposisi pemerintahan yang akan segera dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini juga menyusul kekalahan PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pemilu 2024 yang hanya memperoleh 16 persen suara. Sedangkan menurut hasil quick count, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menang dengan memperoleh suara hingga 50 persen.

Jika diingat kembali, partai Banteng itu berperan sebagai opisis dan berada di luar pemerintah SBY selama 10 tahun. Selama itu pula, PDIP melayangkan banyak kritik terhadap kebijakan publik SBY. Mulai dari penetapan ExxonMobil sebagai lead operator Blok Cepu hingga menolak kenaikan harga BBM.

PDIP pada masa itu menunjukkan konsistensinya dalam menolak kebijakan pemerintah yang dapat merugikan rakyat. Publik bahkan mengapresiasi dan mendukung PDIP sehingga kepercayaan masyarakat pada partai ini meningkat.

Kini, banyak pihak mendukung PDIP dan partai pengusung Anies Baswedan dan Cak Imin yang juga kalah di Pemilu 2024 lalu menjadi partai oposisi.

Menurut pengamat politik yang juga Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), M. Isnur, kepemimpinan Prabowo-Gibran akan militeristik yang mengancam status negara hukum dan demokrasi. Sehingga, diperlukan partai oposisi yang mampu mengontrol anggaran dan mengawal demokrasi.

Deklarasi Megawati Soekarnoputri yang menyatakan partainya akan menjadi oposisi diharapkan dapat fokus menjadi penjaga demokrasi, sebagaimana dilansir dari Suara.com, Minggu, 25 Agustus 2024.