Pemerintah Targetkan 18 Layanan Publik Kembali Pulih Pasca Insiden PDNS 2

RIAU ONLINE - Insiden serangan siber Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 berdampak pada berbagai layanan publik. Hingga saat ini, layanan publik yang terdampak belum sepenuhnya pulih.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menargetkan 18 layanan publik yang terimbas insiden ini bisa pulih dan melayani masyarakat pada akhir Juni 2024.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo Usman Kansong, pasca memberikan informasi pulihnya lima instansi terdampak setelah hampir satu pekan.

"Kami berharap setiap hari bertambah tenant-tenant dan Kementerian serta Lembaga yang layanannya pulih, akhir bulan ini kami targetkan 18 tenant sudah recovery," kata Usman, dikutip dari Antara, Rabu, 26 Juni 2024.

Lima instansi yang dimaksud adalah layanan keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM, layanan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bernama Sikap, layanan perizinan kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), layanan ASN Digital Kota Kediri, dan layanan dari Kementerian Agama SiHalal.

Usman menambahkan, target pemulihan layanan publik 18 instansi itu merupakan langkah jangka pendek. Langkah ini juga dibarengi dengan proses penyelidikan digital forensik yang masih terus berjalan.

"Tentu kami, Kementerian Kominfo, Telkom, BSSN, dan instansi terkait lainnya berupaya maksimal melakukan pemulihan secara baik dan cepat agar akses terhadap pelayanan publik tidak terganggu terlalu lama," ujarnya.

Pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Kominfo mengidentifikasi ada sebanyak 211 instansi yang terdampak dari insiden serangan siber PDNS 2 pada Senin, 24 Juni 2024 lalu.

Lalu pada Selasa, 25 Juni 2024, teridentifikasi ada sebanyak 282 instansi yang terimbas dari insiden PDNS 2. Namun pada Rabu (26/6) tercatat sudah ada sebanyak  44 instansi yang siap untuk melakukan pemulihan data, sementara sisanya masih dalam proses. Dari semua itu, lima instansi telah melayani kembali masyarakat setelah melakukan migrasi data.