RIAU ONLINE - Pemerintah hanya tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo untuk pengesahan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Judi Online di Indonesia.
Hal ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024.
Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online akan ditandatangani oleh Pak Presiden karena saya sebagai menteri sudah paraf. Tadi sebelum ke sini, saya sudah paraf," kata Budi Arie, dikutip dari Antara.
Satgas Pemberantasan Judi Online ini akan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto. Wakil Satgas akan dipegang oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menjadi Ketua Harian Bidang Penegakan Hukum dan Menkominfo Budi Arie menjadi Ketua Harian Bidang Pencegahan.
"Ya, ini saya sudah paraf. Jadi, prosedurnya tinggal Pak Presiden. Sudah selesai secara administratif. Walaupun belum ada satgasnya, 'kan kita sudah bertindak terus, enggak berhenti," kata Budi Arie.
Pada kesempatan yang sama, Budi membantah pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online memakan waktu cukup lama.
Menurut dia, pembentukan satgas ini menjadi upaya atas perhatian pemerintah terhadap banyaknya kasus kejahatan yang melibatkan judi online.
Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Pemerintah serius memberantas dan memerangi judi online atau daring, yang hingga saat ini jutaan situs judi sudah ditutup dan Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online akan segera selesai dibentuk.
"Pemerintah juga terus secara serius memberantas dan memerangi perjudian online. Dan sampai saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online sudah ditutup dan Satgas Judi Online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk, yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online," kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers tentang bahaya judi daring, sebagaimana diunggah dalam video YouTube Sekretariat Presiden yang dipantau di Jakarta, Rabu, 12 Juni 2024. (ANTARA)