RIAU ONLINE - Menjelang hari pelantikan pada 20 Oktober, Presiden Joko Widodo tidak melarang kalau ada masyarakat ingin berdemonstrasi. Menurutnya, hal tersebut merupakan hak setiap warga negara sudah dijamin undang-undang.
Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Polda Metro Jaya menyatakan tidak akan memproses surat pemberitahuan aksi unjuk rasa mulai 15-20 Oktober 2019. Langkah ini diambil dalam rangka pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.
Meski begitu, Presiden Joko Widodo mempersilakan jika ada masyarakat ingin berdemonstrasi pada hari ketika ia akan dilantik menjadi presiden untuk keduakalinya. Jokowi menilai, hal tersebut merupakan hak Warga Negara Indonesia. Hal itu ia sampaikan sesudah menerima Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019.
“Namanya demo dijamin konstitusi," ungkap Jokowi, seraya menegaskan tidak ada larangan demo ketika ditanya apakah ada perintah soal larangan tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi juga berkeinginan agar upacara pelantikan nanti dilakukan secara sederhana, tanpa mengurangi kekhidmatan dan keagungan dalam acara itu.
Dalam kesempatan sama, Ketua MPR, Bambang Soesatyo, tetap mengmbau agar masyarakat tidak melakukan aksi unjuk rasa pada hari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden nanti.
Menurutnya, hal tersebut akan berimbas positif bagi dunia internasional dan perekonomian karena sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan negara sahabat akan hadir pada hari pelantikan Jokowi dan KH Ma’ruf Amin.
“Karena ini acara MPR maka kami sangat berkepentingan bahwa acara ini berlangsung dengan khidmat tanpa gangguan apapun. Makanya kami imbau kepada adik-adik mahasiswa, kepada seluruh masyarakat Indonesia agar ikut menjaga kekhidmatan karena kesuksesan acara pelantikan Presiden ini akan memberikan pesan positif kepada dunia internasional dan itu akan membantu perekonomian kita, dan dengan ekonomi yang baik sama dengan membantu rakyat kita semua," jelas Bambang.
"Jadi message-nya jelas, kami di MPR ingin acara ini berlangsung khidmat dan agung sebagaimana disampaikan Bapak Presiden,” lanjutnya dilansir dari VOAIndonesia.
Karnaval Budaya Batal
Sementara itu dalam konferensi terpisah, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, mengatakan rencana relawan akan mengadakan perayaan, berupa karnaval budaya sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Jalan Merdeka Barat usai Jokowi dan KH Ma’ruf dilantik, dibatalkan.
Alasannya, kata Moeldoko, Jokowi tidak ingin ada perayaan belebihan dan ingin segera bekerja. Meski begitu, pihaknya sangat menghargai perhatian yang begitu besar dari para relawan tersebut.
“Jadi untuk itulah tidak perlu dilakukan acara seperti yang saya sebutkan tadi, karnaval dan seterusnya, karena presiden inginkan ‘Sudah, jalan saja sederhana, tetap khidmat’ dan beliau ingin segera bekerja. Itu poinnya, sehingga tak perlu ada euforia," kata Moeldoko.
"Ini perlu kita sampaikan agar teman-teman yang sudah siapkan tidak kecewa, karena Presiden ingin segera bekerja. Berbagai tantangan yang dihadapi sehingga langsung bekerja ini yang ditunggu masyarakat Ini saja poinnya, jangan sampai ada diskusi bekepanjangan,” lanjutnya.
Ditambahkannya, pembatalan perayaan tersebut tidak berhubungan sama sekali dengan keamanan. Meski begitu pihaknya mempersilakan jika perayaan atau syukuran kemenangan tersebut diadakan di berbagai daerah di Indonesia.
Moeldoko menjelaskan, sebelum dilantik, Minggu sore, 20 Oktober 2019 nanti, Jokowi akan menerima sejumlah courtesy call dari sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan negara sahabat yang hadir. Selain itu, ia juga akan langsung berangkat menuju Gedung MPR dari Istana Negara, Jakarta.
Kelompok pendukung Presiden Joko Widodo, Pro Jokowi (Projo) memahami keinginan Jokowi yang tidak ingin ada perayaan kemenangan yang berlebihan. Ketua Umum DPP Projo, Budi Ari Setiadi, mengatakan meski sedikit kecewa, para relawan pun menerima pembatalan parade kebudayaan tersebut.
“Bersama teman-teman lain sudah usulkan adanya perayaan pada pelantikan 20 Oktober. Seperti lima tahun lalu. Bahkan kami sudah persiapkan banyak hal termasuk pawai gajah dari Way Kambas, tarian-tarian dari seluruh provinsi Indonesia dan banyak hal untuk semarakkan dan meriahkan acara pada Minggu 20 Oktober," katanya.
"Tapi karena berbagai pertimbangan, kami pahami persiapan-persiapan ini harus kita, dengan berat hati kita tiadakan karena kita pertimbangkan semangat dari Pak Presiden yang ingin perayaan ini berlangsung sederhana dan penuh khidmat dan spirit Presiden, untuk pemerintahan ini langsung bekerja. Karena begitu banyak persoalan bangsa harus diselesaikan dengan penanganan cepat dan tepat. Sehingga spirit ini kami sambut positif. Agar segera atasi problem kebangsaan akhir-akhir ini,” jelas Budi.
Sementara itu, Ketua Panitia pelantikan Jokowi-KH Ma’ruf Amin, Andi Gani Nena Wea, mengatakan meskipun karnaval kebudayaan di Jakarta dibatalkan, namun perayaan di berbagai daerah tetap dilaksanakan.
Selain itu, menurutnya para relawan akan tetap menyambut Jokowi-KH Ma’ruf Amin di Istana Merdeka usai dilantik guna memberikan ucapan selamat.
“Saya jelaskan acara di berbagai daerah tetap berjalan, Yogya hampir 100 persen, akan dilakukan di Malioboro jam 15.00 WIB. Masyarakat akan tetap jalankan acara di Surabaya, Kuningan Jabar, dan lain-lain, tidak berubah," papar Andi.
"Di Jakarta parade budaya kami batalkan, hanya kami diskusi dengan Pak Moeldoko, relawan tetap hadir di istana. Kami akan bicara dengan Pak Moeldoko, bagaimana mengkoordinir karena kalau relawan sporadis. Banyak relawan dari Eropa , AS, hadir. Jadi nanti nanti saya dan Budi Ari akan kumpulkan seluruh relawan, kalau pun tidak ada parade budaya kami akan sambut Presiden saat pulang ke istana. Kami tidak akan biarkan Pak Jokowi sendirian,” lanjutnya.
