Terkuak! di Balik Penghentian Film G30S/PKI ada Nama Petinggi-petinggi ini

Senin, 18 September 2017 15:25 WIB

poster film pengkhianatan PKI

(internet)

RIAU ONLINE - Sekitar tahun 1980-an, masyarakat Indonesia pernah disuguhi dengan sebuah film Pengkhianatan G30S/PKI. Film ini, seolah-olah menjadi film wajib ditonton untuk seluruh masyarakat Indonesia. Mulai dari anak-anak hingga orang tua.

Bahkan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) juga pernah menginstruksikan seluruh prajuritnya untuk menggelar nonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI.

Film ini ditayangkan di TVRI dan seluruh televisi swasta setiap malam tanggal 30 September. Dengan durasi hampir empat jam, biasanya mulai ditayangkan pukul 21.00 WIB. Di dalamnya, penonton seolah-olah dibawa kembali ke masa pemberontakan PKI dan suasana mencekam di sekitar Lubang Buaya.

Namun, pemutaran film tersebut secara resmi berhenti ditayangkan sebagai tontonan wajib sejak September 1998.

Ada apa gerangan?

Dilansir dari historia.id, Sejarawan Asvi Warman Adam melacak siapa yang berperan di balik penghentian penayangan film itu.

"Dari Purnama Suwardi, wartawan senior TVRI, saya beroleh informasi, film itu tidak diputar lagi atas permintaan masyarakat," kata Asvi dalam bukunya Menguak Misteri Sejarah.

Baca Juga

Asvi kemudian mendapat informasi bahwa Laksamana Madya Udara TNI (Purn.) Sri Mulyono Herlambang, mantan KSAU (1965-1966) yang menjabat ketua Persatuan Purnawirawan AURI, meminta penghentian penayangan film itu. Namun, Asvi tidak menemukan arsip surat pada sekretariat Persatuan Purnawirawan AURI.

Selain dari PP AURI, permintaan penghentian penayangan film Pengkhianatan G30S/PKI juga datang dari Marsekal TNI (Purn) Saleh Basarah, mantan KSAU (1973-1977). Saleh menelepon Menteri Penerangan Letjen TNI (Purn.) Yunus Yosfiah dan Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono, meminta agar film itu tidak ditayangkan lagi karena menyudutkan TNI AU.

"Saya mendengar pengakuan dari Saleh Basarah bahwa pada tahun 1998 dia menelepon Menteri Penerangan Yunus Yosfiah dan Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono agar film Pengkhianatan G30S/PKI tidak diputar lagi. Di dalam film tersebut terkesan bahwa ‘Halim adalah sarang pemberontak’,” kata Asvi.

Asvi mendengar pengakuan itu ketika dijamu makan siang di rumah Saleh Basarah pada 2 Mei 2009 dalam rangka persiapan peluncuran biografi Saleh Basarah.

Menurut Asvi, TNI AU berkepentingan agar film propaganda itu tidak ditayangkan lagi karena TNI AU dituding terlibat dalam Gerakan 30 September 1965. Menteri/Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Udara TNI (Purn.) Omar Dhani dipenjara selama 29 tahun karena dituduh terlibat G30S.

"Akibatnya, sepanjang Orde Baru stigma negatif itu melekat pada korps ini. Peluang untuk meluruskan sejarah AURI baru terbuka setelah kejatuhan Soeharto," kata Asvi.

Permintaan mantan KSAU itu disambut baik oleh Yunus Yosfiah, seorang jenderal TNI AD dan veteran perang di Timor Timur. Dia memutuskan film Pengkhianatan G30S/PKI tidak akan ditayangkan lagi mulai 30 September 1998.

Alangkah baiknya TNI AU berkomunikasi dengan TNI AD agar menghentikan penayangan film Pengkhianatan G30S/PKI karena film itu juga menyudutkan TNI AU.