(ANTARA/Afif)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Pekanbaru meminta Pasangan Calon (Paslon) tidak menggunakan isu agama atau membawa-bawa tokoh agama untuk menarik simpati publik.
Direktur Eksekutif YLBHI-LBH Kota Pekanbaru, Andri Alatas mengatakan, hal tersebut rawan memicu perpecahan di tengah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam kelompok sosial dengan memiliki latar belakang yang berbeda-beda, seperti suku, agama, bahasa, budaya, ras, jenis kelamin, dan usia berbeda.
"Penggunaan agama untuk merayu publik agar ikut dengan ajakan salah satu figur itu merupakan politik identitas yang berdampak buruk terhadap psikologis masyarakat," ujarnya.
Lanjutnya, politik identitas agama rawan memicu isu SARA. Ia mengatakan, Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang maju lebih mengedepankan kampanye politik adu gagasan untuk membangun Bumi Lancang Kuning.
"Kita sudah disatukan dengan Pancasila, sebagai sumber hukum di Indonesia,” ujarnya.
Baca Juga
“Sehingga, adalah cara kuno dan bar-bar jika ada figur atau calon kepala daerah masih menggunakan agama dalam kampanye politiknya untuk meraih simpati, tapi miskin ide, miskin gagasan untuk masyarakat banyak," jelas Andri.
Andri mengatakan, tidak masalah jika ada Paslon yang berlatar belakang sebagai tokoh agama.
"Kalau tokoh agama yang jadi Paslon itu tidak ada masalah. Apalagi kalau memang niat memimpin negeri ini. Tapi, kalau agama itu dijadikan topeng atau penarik simpati masyarakat itu yang tidak benar," jelasnya.
Andri pun meminta masyarakat Riau harus cerdas dan benar-benar selektif dalam menentukan pilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau November mendatang.
"Stop lah politik identitas, pikirkan dampak buruknya, adu gagasan lebih penting demi Riau lebih baik," pungkasnya.
