(Robi Susanto/Riau online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Berwisata alam menjadi incaran banyak orang saat ini. Tak sedikit yang rela mengeluarkan kocek agar bisa melihat bentangan alam yang indah di jagat raya. Belum lagi adanya program pemerintah mengenai 10 Bali baru alih-alih ingin menarik wisatawan domestik maupun mancanegara (wisman).
Apakah ini menjadi cara yang tepat bagi pemerintah untuk menaikkan ekonomi kreatif?
Koordinator Kampanye Media dan Penegakan Hukum (Gakkum) Walhi Riau, Ahlul Fadly, menjelaskan pemerintah atau siapapun itu dilarang mengkriminalisasi alam salah satunya seperti pacu jalur. Dari pacu jalur belajar bahwa setiap tahunnya ada kayu baru yang diambil dari hutan.
"Dari mana asal kayunya. Jika kayu itu sekarang berasal dari perusahaan artinya punya wewenang dong dan mengatur. Itu akan bergantung pada yang punya kayu," tegasnya.
Baca Juga
Menurutnya, perusahaan tidak melihat nilai budaya. Sehingga, jangan sampai nilai budaya itu hilang dimana proses mencari kayu ada 17 tradisi yang dilakukan seperti mengambil kayu, mendoa, dan lainnya.
"Alam itu harus dipikirkan. Kalau tidak berarti tidak memikirkan dalam hal destinasi. Potensi SDM juga harus dipikirkan seperti kunjungan. Bukan hanya nyelonong gitu aja," ungkapnya.
Dengan adanya peraturan yang jelas, Ahlul berujar nilai budaya dari berwisata pun bisa didapat bukan hanya pamer di media sosial saja. Budaya yang seharusnya di atas jangan sampai kastanya di paling bawah.
"Kalau lima sungai besar yang ada di Riau tidak dipikirkan masa depannya, budaya ini akan hilang. Adanya tradisi anak yang lahir harus dimandikan di sungai tapi karena limbahnya berat ngapain dimandikan di sungai? Itu salah satu budaya yang mulai hilang dan tidak ada yang memikirkan," sebutnya.
