(Riau Online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Komisi I DPRD Riau mengaku sudah pernah memanggil Biro Hukum terkait status Sekretaris Dewan (Sekwan) dan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) yang ditinggalkan Muflihun dan Kamsol.
"Terkait masalah ini Komisi I sudah pernah memanggil Biro Hukum," kata Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, Jumat, 28 April 2023.
Eddy mengatakan, berdasarkan konsultasi Komisi I waktu itu ke BKD Provinsi Jambi, Kepala BKD Jambi yang ditunjuk menjadi Pj Bupati salah satu kabupaten/kota, Sekretaris BKD-nya menggantikan sebagai Plh.
Dilanjutkan Politikus Demokrat itu, ada beberapa poin yang dituangkan di dalam telaah Tim Ahli Komisi I DPRD Provinsi Riau terhadap Surat Biro Hukum Nomor 188/HK-PR/133.
Berikut detail tujuh poin yang dihasilkan saat pertemuan tersebut:
1. Biro Hukum menyatakan terjadi kekosongan jabatan.
Baca Juga
2. Sejak ditunjuknya Setwan DPRD Riau Muflihun sebagai Pj Walikota, maka jabatan yang ditinggalkan diisi oleh Pelaksana harian (Plh), hanya saja Biro Hukum memberikan argumen surat dari Dirjen Otonomi daerah tidak memberikan penjelasan lebih lanjut dasar penunjukkan status tersebut.
3. Telaah dari Tim ahli komisi I, hal ini menunjukkan, bahwa Biro hukum telah lalai, dalam menganalisis setiap aturan yang lebih tinggi, dan diturunkan menjadi aturan daerah, sesuai dengan koridor hukum yang lebih tinggi. (Harusnya ada aturan turunan, sehingga bisa disesuaikan dengan kondisi daerah).
4. Dari Poin ketiga, dan keempat, menjadi argumen pihak Biro Hukum, yang kami nilai menjadi kesimpulan sepihak (berkreasi), dasar penilaian dan telaah yang diberikan masuk kepada ranah aturan yang berbeda. Pertama Peraturan Kementerian pertanian 04 tahun 2021 Pasal 5 ayat 2, ditambah lagi dengan aturan dari Peraturan Badan Tenaga Nuklir Republik Indonesia (BATAN) nomor 2 tahun 2020.
5. Analisa hukum dan pertimbangan berada dalam koridor yang cukup jauh dalam hal interpretasi hukum, yang menjadi landasan untuk menyimpulkan bahwa diperlukan Plh (Pelaksana Harian) atau Plt (Pelaksana tugas).
Di akhir surat, Biro Hukum tidak menjelaskan secara detail, apa dasar, sehingga Sdr.Joni Irwan yang saat ini menjabat sebagai Asisten III bidang administrasi umum Setda Provinsi Riau resmi dapat menjadi PA (Pengguna Anggaran) di DPRD Provinsi Riau.
6. Biro Hukum menilai dengan Surat Edaran Kepala BKD nomor 1/SE/2021 dan berpedoman pada Kep Menpan RB No 22 tahun 2021, menjadi landasan hukum penunjukkan Sdr.Joni Irwan Sebagai Plt Setwan DPRD Provinsi Riau
Kami tim ahli komisi I DPRD Riau menilai, terlalu jauh rentang landasan hukum yang diambil oleh Biro Hukum, sehingga mengabaikan adanya Surat Keputusan Gubernur, yang seharusnya ada, sejak terjadi peristiwa penunjukkan Plt di Setwan DPRD.
7. Pertimbangan lainnya, agar menguatkan status jabatan Plt Sdr.Joni Irwan, harusnya ada penegasan Surat Keputusan Gubernur, tentang pemberhentian Sdr.Muflihun sebagai Setwan DPRD Riau, dan resmi menunjuk Plt Setwan DPRD Sdr.Joni Irwan, sehingga penanggung jawab, atas Penggunaan Anggaran (PA) di Setwan DPRD Riau bisa dilaksanakan maksimal, dan tanpa ada temuan secara administrasi dan klausal hukum.
