RIAU ONLINE, PEKANBARU - Belakangan ini, gaya hidup mewah atau hedon istri pejabat publik menjadi sorotan berbagai kalangan. Unggahan demi unggahan di media sosial menguak kemewahan yang dipamerkan sang istri pejabat. Termasuk di antaranya, istri Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto.
Foto-foto kemewahan hidup istri SF Hariyanto tersebar dan viral di media sosial. Tampak, sang istri menenteng tas bermerk, makan di restoran mahal, hingga pelesiran ke luar negeri. Pasca viral, akun instagram istri sekda, @yashariyanto pun mendadak hilang.
Pejabat kebijakan publik, M Rawa El Amady pun angkat bicara. Menurutnya, penegak hukum di Riau perlu melakukan verifikasi sumber harta serta audit bagi pejabat publik.
"Penegak hukum, PPATK, serta KPK harus benar-benar memeriksa. Sejauh ini, itu yang baru bisa dinilai secara objektif. Jika itu memang asli sumber kekayaan sendiri dan sudah kaya dari dulu, itu sudah sifat dan sulit diubah. Walaupun sebenarnya ada kewajiban pejabat negara atau daerah empati kepada masyarakat," jelasnya.
Rawa menilai, tindakan istri SF Hariyanto yang memamerkan kemewahan tidak tepat, bahkan dapat menyinggung perasaan warga yang hidup dengan tingkat ekonomi di bawah. Ia pun menyebut sebaiknya pejabat publik dan keluarga dapat berdaya hidup yang tidak terlalu jauh dari masyarakat.
"Kita bisa melihat jalan di Riau berlubang dimana-mana, ya kan. Orang pergi sekolah masih susah aksesnya. Sehingga, masih banyak hal yang harus dibangun. Jadi, perlu sekali empati. Memang pejabat dituntut untuk memiliki empati agar bisa mengambil kebijakan yang pro kepada masyarakat," tegasnya.
Terlebih, beberapa waktu lalu SF Hariyanto meminta jajarannya untuk tidak hidup bermewahan.
"Yang diucapkan sekda dan yang dilakukan istrinya adalah dualisme yang tidak masuk akal. Sekda perlu menertibkan keluarganya terlebih dahulu," pintanya.
Namun, Rawa enggan menebak-nebak hasil harta kekayaan sang pejabat jika belum ada audit yang dilakukan KPK sebagai lembaga antirasuah. Akan tetapi, Rawa meminta Gubernur Riau untuk menelusuri aliran dana dari keluarga SF Hariyanto.
"Kita meminta gubernur juga untuk menelusuri aliran dana dari keluarga sekda," ujarnya.
Lebih jauh, Rawa meminta publik untuk tidak menghakimi. Menurutnya, pejabat publik dituntut untuk memiliki rasa empati
“Namun, jika ada indikasi korupsi yang harus dibawa ke ranah hukum," katanya.
Menyoal hilangnya akun istri sekda, lanjut Rawa, hal itu berupa antisipasi perhatian dari berbagai pihak terkait unggahannya yang menjadi sorotan.
Rawa berharap, masyarakat tetap kritis terhadap pejabat publik maupun keluarganya. Agar kasus serupa tidak dianggap angin lalu bagi pejabat publik
"Mereka (pejabat-red) merasa bukan pelayan masyarakat. Itu bisa diperbaiki jika masyarakat kritis. Kita tidak bisa berharap kepada pejabat dan keluarganya untuk menahan diri jika tidak ada kontrol dari masyarakat," imbuhnya.