(Rahmadi Dwi Putra/RIAUONLINE.CO.ID)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Tokoh muda Kota Pekanbaru sekaligus Wakil Ketua KNPI Riau, Ade Monchai, angkat bicara soal sikap Dinas Perhubungan (Dishub) dan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang dianggap tidak peduli masyarakat terkait perparkiran.
Dirinya menilai Kepala Dishub maupun Pj Wali Kota Pekanbaru seperti tutup mata dengan keresahan masyarakat yang mengeluhkan layanan perparkiran.
"Banyak warga yang mengadukan kepada saya perihal parkiran yang menuai polemik, yang mana jukir (juru parkir) seakan memaksa warga harus membayar parkir, besarnya tarif parkir, dan permasalahan keresahan warga kota Pekanbaru ini terkait parkir sudah sangat viral di media sosial," imbuhnya, Senin, 6 Januari 2023.
Ade yang aktif di sejumlah organisasi kepemudaan ini juga menyampaikan terkait kekeliruan dan kejanggalan yang ada dalam pengelolaan perparkiran. Ia menilai kondisi layanan perparkiran saat ini tidak pro terhadap kepentingan masyarakat banyak.
"Dilihat dari hierarki hukum, Perda yang mengatur besarnya tarif parkir, kemudian Perwako juga mengatur besarnya tarif parkir yang berbeda dengan Perda, jadi masyarakat harus menjalankan Perda, karena Perda lebih tinggi dari Perwako," paparnya.
Baca Juga
Lebih lanjut, Ade melihat layanan perparkiran saat ini belum maksimal. Menurutnya, Kadishub Yuliarso tidak mampu membenahi segala persoalan parkir.
"Dengan ketidakmampuan Kadishub, harusnya Pj wali kota segera mencopot dan menggantinya dengan pejabat lebih baik, Pemko dirasa perlu untuk mencabut Perwako yang bertentangan dengan Perda tersebut," ulasnya.
Menurutnya, setelah adanya kenaikan tarif parkir banyak ditemukan kejanggalan, seperti kurangnya transparansi Pemko Pekanbaru dalam pengelolaan parkir.
"Jika Perwako ini terus dipaksakan, maka kita juga menduga terjadinya pungli kepada masyarakat, penyalahgunaan jabatan, serta penyelewengan," ujar Ade.
"Untuk PAD dari jasa parkir tahun 2022 yang katanya sukses melampaui target, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak ada kenaikan signifikan terhadap PAD dari jasa parkir," tambahnya.
