Ucapan Pedas Bupati Meranti untuk Kemenkeu, Sensasi atau Prestasi?

RIAU ONLINE - Penyataan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menjadi kontroversi disoroti anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Hafizan Abas.

Legislator Meranti itu mengapresia perjuangan yang dilakukan Adil. Sebab dalam konteks demokrasi memang tidak ada yang menghalangi setiap orang memperjuangkan hakanya.

Namun, Hafizan tetap mengingatkan soal etika. Menurutnya, perjuangan dengan cara yang salah tetap tak bisa dibenarkan.

"Kita ini Negeri Melayu. Memperjuangkan kebenaran dengan cara yang tidak tepat atau salah pun tak menarik. Cuma, kalau misi atau roh perjuangannya saya apresiasi. Rohnya ialah menuntut keadilan pembagian bagi hasil minyak bagi negeri penghasil minyak demi meranti dan masyarakatnya," kata Hafizan, sebagaimana dilansir dari Batamnews.com, jaringan RIAUONLINE.CO.ID, Jumat, 16 Desember 2022.

Kendati begitu, Hafizan mempersilakan kepala daerah untuk mmeperjuangkan kebenaran, tapi tidak dengan cara yang salah.

"Terlalu santun tidak juga baik, karena kita berhadapan dengan pusat yang tak begitu mengerti dengan hal ini. Kalau sudah mengarah ke kasar, tidak juga menarik sebagai kita yang berdomisili di Negeri Melayu. Setinggi manapun tinggi ilmu seseorang, jika tak beradab, itu tak baik. Karena orang beradab tingkatannya di atas orang berilmu," ujar dia.

"Negeri Melayu itu mengedepankan adab, baru ilmu. Yang saya khawatirkan, dua-duanya (adab dan ilmu) tak punya. Perjuangan wajib dibarengi dengan adab dan ilmu. Tapi kalau dua-duanya tak ada, timbul kekasaran," lanjut Hafizan.

Akan tetapi, Hafizan mengaku tak tertarik jika hal tersebut dilakukan Bupati Adil hanya sebagai sensasi politik. Sebab menurutnya, Adil termasuk bakal kompetitor menjadi calon Gubernur Riau.

Hafizan pun membeberkan sistem politik Adil. Politisi PKB itu menilai, sistem politik yang bersangkutan ialah sensasi, bukan prestasi.

"Pertanyaan saya, yang mau ditampilkan Haji Adil sebagai orang yang layak memimpin Riau itu prestasinya apa? Haji Adil membangun strategi politik untuk mempopularitaskan dia menuju Riau 1 hampir berhasil," katanya.

Dia berpesan, jika ingin menjadi seorang pemimpin sejati, tampilkan prestasi yang gemilang dan jangan tampilkan sensasi yang cemerlang.

Sementara itu, anggota DPRD Kepulauan Meranti, Riau, Sopandi, turut angkat bicara terkait pembagian porsi dana bagi hasil minyak dan gas (DBH Migas) untuk daerah penghasil, seperti Kabupaten Kepulauan Meranti, yang saat ini tengah hangat diperbicangkan publik.

Menurutnya, wajar saja Bupati Adil mempertanyakan Kementerian Keuangan terkait DBH yang diperoleh tidak sesuai dengan hasil minyak. Padahal, Kepulauan Meranti merupakan daerah penghasil yang mampu memproduksi minyam hampir mencapai 8.000 barel per hari di tahun 2022.

Dari jumlah tersebut, kabupaten terbungsu di Riau ini hanya menerima DBH sebesar Rp 114 miliar dengan perhitungan harga minyak 60 dollar (US) per barel.

"Saya mendukung penuh perjuangan Bupati Meranti Muhammad Adil yang baru-baru ini menyatakan daerah penghasil seperti Meranti, DBH-nya sangat kecil sekali. Padahal kita termasuk kabupaten termiskin dan daerah perbatasan di Riau," katanya, Kamis, 15 Desember 2022.

Ia menilai aturan terkait pembagian DBH Migas belum sepenuhnya adil bagi daerah penghasil. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat adn Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut, untuk minyak bumi dibagi dengan imbangan 85 persen untuk pemerintah pusat dan 15 persen untuk pemerintah daerah.

"Harusnya paling tidak, bagi hasil bisa menjadi 50 persen untuk daerah penghasil dan 50 persen untuk pusat. Kalau 15 persen, apa yang mau kita bangun di Riau ini. Contohnya Meranti hampir 41 ribu lebih penduduk bergantung nasib di Malaysia, kalau tidak bekerja di sana mau makan apa," kata politisi PAN itu.

Ia berpendapat bahwa persoalan ini dapat menjadi refleksi, khususnya bagi kabupatan kota lainnya di Bumi Lancang Kuning.

Untuk itu, ia mengajak kepala daerah, gubernur, bahkan anggota DPD RI dapil Riau memberikan dukungan agar aturan pembagian DBH dilakukan peninjauan kembali oleh pemerintah pusat.

"Saya berharap para kepala daerah di Riau, baik itu bupati, walikota, Gubernur Riau hingga anggota DPR RI asal Riau bisa saling bahu-membahu dan mendukung perjuangan ini. Di sini kita tidak bisa bekerja sendiri. Kalau kita diam saja, minyak makin lama makin habis. Kalau tidak dari sekarang kapan lagi kita mau mensejahterakan masyarakat Riau," ujarnya.

"Sehingga dengan ini, aturan DBH migas bagi daerah penghasil seperti Riau ditinjau kembali. Karena porsi sangat jauh sekali dengan yang didapat oleh Riau. Padahal di Riau ini masih banyak infrastruktur yang sangat minim, bahkan ada daerah yang tidak ada sama sekali merasa dampak pembangunan," tambahnya.

Pemerintah pusat, lanjut dia, harusnya memperhitungkan dan memberikan perhatian lebih kepada daerah perbatasan seperti Kepulauan Meranti, Bengkalis, Dumai, Siak, Inhil dan Rohil. Infrastruktur jalan dan beberapa sektor lainnya di daerah tersebut masih sangat minim.

"Saya merasakan itu, karena saya tinggal di daerah perbatasan yakni Pulau Rangsang, yang berbatasan langsung dengan Malaysia," pungkasnya.