(RIAUONLINE.CO.ID/ISTIMEWA)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Tokoh Masyarakat Riau, Hj Azlaini Agung, meradang dan marah saat mengetahui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengeluarkan izin pembukaan serta beroperasinya Pub & KTV Joker Poker.
Pemberian izin beroperasinya Pub dan KTV Joker Poker oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemprov Riau, bukan Kota Pekanbaru.
"Saya sudah biacara 2 kali dengan Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun. Ia mengatakan dengan tegas tidak ada menerbitkan izin untuk Joker Poker. Pemprov Riau mengeluarkan persetujuan," ungkap Hj Azlaini Agus yang juga Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), Sabtu, 10 Desember 2022.
Ia menegaskan, pemberian izin dan persetujuan oleh DPMPTSP Riau ini diperkuat dengan dikeluarkannya izin keramaian oleh aparat keamanan. Tanpa mengantongi izin keramaian, tak mungkin keluar persetujuan usaha.
Izin dikelaurkan untuk tempat dugem tersebut bertolak belakang dengan upaya Gubernur Riau, Syamsuar, yang gencar bangun Quran Center, Rumah Tahfidz serta hal lainnya berbau Islam.
Hj Azlaini Agus menjelaskan, Pub dan KTV Joker Poker berada dekat permukiman warga, masjid, pondok pesantren, dan rumah tahfiz.
Baca Juga
"Sudah sepekan ini gelombang penolakan disuarakan oleh warga, pengurus mesjid, Forum Gabungan Pondok Pesantren yang berada di sekitar lokasi, termasuk Pengurus MUI setempat, tapi tak digubris," kata Azlaini dengan nada marah dan geram.
Anggota Komisi III DPR Periode 2004-2009 ini mengatakan, Pemprov Riau, Pemko Pekanbaru dan Aparat Keamanan ternyata lebih memilih mengamankan tempat hiburan Pub dan KTV Joker Poker dibandingkan mendengarkan dan memperhatikan aspirasi penolakan masyarakat terhadap tempat hiburan.
Ia mempertanyakan kerja DPMPTSP Riau, apakah turun ke lapangan guna mengecek permohonan diajukan, kemudian mempelajarinya secara seksama dimana lokasi tempat hiburan malam tersebut berada.
"Pemprov Riau (DPMPTSP) sangat tidak layak memberikan persetujuan dan/atau perizinan. Pemprov Riau dan Aparat Keamanan benar-benar sudah bertindak zalim terhadap warga di sekitar tempat hiburan tersebut. Benar-benar zalim," kata Azlaini Agus dengan mata berkaca-kaca serta bibir bergetar.
Ia mengajak semua komponen anak negeri di bumi Melayu Riau ini, baik itu tokoh-tokoh masyarakat, Alim Ulama, Pemangku Adat, untuk melakukan gerakan penolakan besar-besaran terhadap kebijakan Pemprov dan Aparat Keamanan tersebut.
"Sudah amat sangat keterlaluan, di Bumi Melayu bersendikan Syara' dan Kitabullah ini, pemerintah sama sekali tidak sensitif terhadap kondisi dan aspirasi masyarakat, malah mendukung berdirinya tempat-tempat hiburan akan menjadi sentral maksiat," kritiknya.
Tokoh Muhammadiyah Riau ini juga mempertanyakan saban Jumat Kepolisian di Riau menggelar Jumat Barokah. Faktanya justru memberikan pelayanan pengamanan seperti Joker Poker, serta tempat-tempat hiburan malam lainnya di Bumi Melayu.
Begitu juga Pemprov Riau dan Pemko Pekanbaru, kritik Azlaini, untuk apa membuat berbagai agenda dakwah seperti Salat Subuh Berjemaah, Gubernur setiap saat turun ke mesjid-mesjid dan sebagainya, jika tempat hiburan bernuansa maksiat tetap diberikan persetujuan dan/atau izin.
"Jadi pemimpin dan penguasa jangan zalim terhadap rakyat. Jangan mencederai generasi muda ingin tumbuh menjadi menjadi generasi muda yang saleh, cerdas dan berguna bagi nusa bangsa di masa akan datang. Jangan dirusak generasi muda dengan menyemai dan memupuk tempat-tempat maksiat. Na'udzubillahi min zaliq," pungkasnya.
