(LARAS OLIVIA/RIAUONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Nurul Ikhsan, menanggapi keluhan masyarakat mengenai gangguan penggunaan jalan dampak Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Menurut Nurul, penanganan IPAL yang berkepanjangan imbas dari tidak tegasnya sikap Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Ia menambahkan, Pemko Pekanbaru terlalu longgar untuk memberikan sanksi terhadap para kontraktor.
"Harusnya begitu selesai IPAL, jalannya langsung diperbaiki. Ini pekerjaannya asal-asalan saja. Lihat saja banyak masyarakat mengeluh," kata Nurul, Jumat, 14 Oktober 2022.
Sebab itu, Nurul mengatakan pihaknya akan memanggil pihak ketiga dan juga OPD terkait untuk membahas masalah yang ditimbulkan IPAL dalam waktu dekat ini.
Baca Juga
"Nanti dipanggil lagi kontraktor dan pihak pemko, karena dampak cukup banyak kepada masyarakat," ujarnya.
Politikus Gerindra itu menyebutkan, kendati beberapa jalan sudah diaspal kembali, namun masih banyak persoalan yang timbul seperti jalan yang kembali berlubang, jalanan tidak rata dan jadi genangan air baru ketika selesai hujan.
"Makanya Dinas PUPR Kota Pekanbaru benar-benar memperhatikan pengerjaannya di lapangan. Ini harus segera ditindaklanjuti seperti jalan yang banyak turun itu," tegas Nurul.
Menurut Nurul, masalah itu timbul karena kurang matangnya perencanaan penutupan kembali jalan pasca galian IPAL.
"Makanya mutunya pun rendah. Warga bisa menuntut Pemko kalau begini terus. Karena ini meresahkan mereka sebagai warga. Makanya Pemko harus tegas kepada kontraktor," tutup Nurul.
