RIAU ONLINE, PEKANBARU - Permasalahan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru jadi perhatian Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun. Apalagi hal ini menjadi satu PR dari Gubernur Riau.
Diketahui, pegawai Pemko Pekanbaru dalam satu tahun hanya menerima TPP sebanyak tujuh bulan. Selain ada pemotongan, tak jarang pembayaran TPP juga terlambat.
Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun mengaku bakal segera mengatasi persoalan TPP. Menurutnya, pembayarannya tentu mempertimbangkan kekuatan keuangan Pemko Pekanbaru.
"Tentu sesuai keuangan, kita bakal meminta sharing dengan Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat," paparnya, Senin 23 Mei 2022.
Sejumlah Perkerjaan Rumah (PR) lainnya juga menanti Muflihun. PR tersebut merupakan permasalahan yang belum tuntas di masa kepemimpinan Firdaus-Ayat sebelumnya.
Permasalahan belum tuntas seperti banjir, pengelolaan sampah, permasalahan air bersih, serta jalan rusak akibat galian IPAL juga menjadi perhatian. Apalagi banyak jalan rusak menyebar di sejumlah kecamatan.
Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun menyadari bahwa ada sejumlah PR yang harus ia tuntaskan.
"Sesuai arahan gubernur, PR kita seperti masalah banjir, jalan rusak dan banyak lagi. Kita coba benahi satu per satu," terangnya.
Menurutnya, perbaikan permasalahan yang ada di Kota Pekanbaru cukup berat. Ia menyadari ada banyak PR yang langsung disampaikan Gubernur Riau.