Swakelola Sampah Bikin Pekanbaru Dapat 7 Adipura, Kenapa Pakai Pihak Ketiga?

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Persoalan Terkait sampah masih menjadi polemik. Setelah beberapa waktu lalu, lelang pengelolaan sampah dipihak ketiga gagal, DPRD Kota Pekanbaru meminta ke sistem swakelola. 

 

Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Robin Eduar menyarankan agar Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) untuk segera kembali ke sistem lama yang terbukti berhasil dan mampu membawa Kota Pekanbaru meraih piala Adipura berturut-turut, yakni sistem swakelola sewaktu Pekanbaru dipimpin Herman Abdullah.

Robin menjelaskan, sistem swakelola per kelurahan jauh lebih efisien sebab reward dan punishment bisa dengan mudah diberikan kepada daerah yang tidak mampu mengelola sampahnya dengan baik. 

 

"Kita bisa lihat, mana daerah yang paling kotor. Kita tinggal panggil lurahnya, tanya kenapa daerahnya selalu kotor. Tapi kalau sistem sekarang (pengelolaan sampah diserahkan kepada pihak ketiga/swastanisasi) semua pihak lepas tangan," ujarnya kepada wartawan. 

 

Lebih lanjut, Robin juga mengatakan, jika sudah menerapkan sistem swakelola, bagi kelurahan yang bersih, nanti akan diberi reward. Jadi ada motivasi untuk terus bersih lingkungannya. 

 

Robin juga mengatakan, dirinya telah menanyakan ke beberapa kelurahan di Kota Pekanbaru dan para lurah, apakah mau sistem pihak ketiga dirubah menjadi sistem swakelola.

 

"Saya tanya ke kelurahan, lurahnya siap. Ke kecamatan, camatnya siap juga," katanya. 

 

Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Sigit Yuwono menjelaskan kembalinya ke sistem swakelola tidak berarti DLHK harus membeli mobil pengangkut sampah sebanyak jumlah kelurahan di Pekanbaru (83 kelurahan) seperti yang dikhawatirkan Pemko Pekanbaru karena swakelola akan menelan biaya yang sangat besar, akan tetapi cukup dirental saja.

 

"Ini untuk jangka panjang. Rental saja, tapi pekerjanya orang lokal. Tidak perlu beli mobil. Perawatannya mahal. Banyak sekarang perusahaan besar mobilnya rental mereka," ungkapnya. 

 

Politisi Partai Demokrat ini juga mengatakan, kalau lelang ini cuma jangka pendek. Tahun besok, gini lagi, bermasalah lagi. Tapi kuncinya DLHL harus bikin UPTD di setiap kelurahan. TPS-TPS juga pasti akan hilang karena mobil akan masuk ke gang-gang mengambil sampah ke rumah. 

 

 

"Tapi kalau pihak ketiga, dipastikan menjamur lagi TPS. Pasti akan menumpuk lagi sampah di tanah kosong. Itu pasti," pungkasnya.