RIAU ONLINE, PEKANBARU - Insentif RT/RW enam bulan terakhir ini belum cair. Terkait hal ini, DPRD Kota Pekanbaru sebut jangan sampai keringat RT/RW ini tidak dihargai.
Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru harus tepat dalam memilih prioritas penggunaan anggaran.
"Jangan sampai keringat RT/RW ini tidak dihargai," katanya kepada wartawan.
Sabarudi juga mengatakan, intensif RT/RW bagaimanapun harus dibayarkan. RT/RW merupakan ujung tombak untuk pemerintah bisa berjalan. RT/RW ini juga sudah bekerja semaksimalnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengungkapkan, RT/RW, pegawai, guru honorer, guru MDA dan MDTA, dan sebagainya merupakan ujung tombak pelayanan terhadap masyarakat. Untuk itu haruslah diprioritaskan.
"Tunjangan pegawai yang dipotong 50 persen itu juga harus dipenuhkan," ujarnya.
Sabarudi juga menyebutkan, jika pemerintah diharuskan memilih prioritas agar anggaran cukup, maka proyek multiyears dan proyek yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat yang patut diabaikan.
Selain itu, Sabarudi juga mengatakan, terkait anggaran haruslah realistis. Harus dihitung berapa pemasukan, baik dari dana transfer maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Jadi kita tahu mana yang harus diprioritaskan mana yang harus diabaikan," pungkasnya.