RIAUONLINE, PEKANBARU - Komisi IV DPRD Riau membidangi Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai selama ini Riau sudah dibohongi oleh berbagai isu hoax terkait ketersediaan minyak di Riau.
"Kita dibohongi bahwa minyak sudah habis, itu hoax, minyak di Riau masih ada 70 persen," ungkap anggota Komisi IV DPRD Riau Asri Auzar, Jumat, 27 Juli 2018.
Hal tersebut diketahui Asri, berdasarkan keterangan yang didapatnya dari para pakar perminyakan Riau. Untuk itu, ia berharap agar Riau bisa memaksimalkan potensi minyak pada saat kontrak Blok Rokan habis pada tahun 2021 mendatang.
"Kita akan bentuk Peraturan Daerah (Perda) untuk membangun sebuah Badan yang mengatur soal hasil Migas ini," katanya.
Untuk menjamin keseimbangan, Asri juga menyatakan pihaknya akan membagi Blok Rokan menjadi empat Blok mengingat luasnya blok Rokan mencakup 4 kabupaten di Riau.
"Kita juga minta agar Blok ini dipecah, dan ada jatah untuk dikelola oleh BUMD karena Riau sudah memiliki tenaga yang cukup ahli mengelolanya," ulasnya.
"Kita harus rebut ini, ini bukan untuk kita, tapi untuk anak-cucu kita kelak," ulasnya lagi.
Sementara itu, pakar perminyakan Riau yang juga merupakan ketua tim teknis sinkronisasi program Migas Riau Ir Aris Aruna, mengungkapkan Riau harus berjuang dalam memaksimalkan potensi hasil minyaknya.
"Sudah 93 tahun Blok Rokan dikelola oleh pihak lain. Selama itu pula masyarakat Riau hanya menjadi penonton atas sumber daya alam yang dikuras, kemudian pajaknya dikirim ke pusat," ungkapnya.
Saat ini, kata Aris, secara undang-undang, Riau sudah bisa mendapatkan Participating Interest (PI) sebanyak 10 persen, sesuai dengan Permendagri nomor 37 tahun 2016 soal Partisipan Interest (PI) di daerah.
"Blok Rokan akan habis masa berlakunya pada tahun 2021. BUMD Riau mendapatkan peluang memperoleh PI berdasarkan undang-undang," imbuhnya.