Masuki Masa Kampanye, ASN Lakukan Pelanggaran Ini Bisa Diberhentikan

Senin, 19 Februari 2018 12:05 WIB Editor: Yola Ristania Vidiani

PARA Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi Riau saling bermaaf-maafan setelah apel pagi pascacuti bersama Idul Fitri, Rabu (22/7/2015), di halaman Kantor Gubernur Riau.

(RIAUONLINE.CO.ID/ZUHDY FEBRYANTO)

Laporan: HASBULLAH TANJUNG

RIAUONLINE, PEKANBARU - Bawaslu mengimbauAparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap menjaga netralitasnya karena tahapan Pilkada sudah memasuki masa kampanye.

Sebelumnya, Bawaslu hanya menggunakan pasal KASN, namun saat ini, Bawaslu sudah bisa menggunakan pasal terkait Pilkada.

"Sebelum penetapan kita hanya gunakan edaran dari KASN yang berlaku, tapi sekarang sudah bisa pakai UU nomor 5 tahun 2014, UU nomor 10 tahun 2016, PP 53 tahun 2010, PP 42 tahun 2004, dan Surat MenPANRB," ujar Komisioner Bawaslu, Neil Amstrong, Senin, 19 Februari 2018.

Diingatkan Neil, sanksi tidak hanya berupa sanksi moral dan administrasi saja. Namun, ASN juga dapat diberikan sanksi pidana pemilu dan sanksi disiplin yang berujung pada pemberhentian.

"Sanksinya mulai dari teguran hingga pemberhentian, juga ada sanksi penundaan kenaikan pangkat dan gaji," jelasnya.

Baca Juga

Memasuki tahap Kampanye, dilanjutkan Neil, pihaknya akan lebih intens lagi dalam mengawasi tiap-tiap kegiatan kampanye dan akan segera memproses apabila ditemukan bukti-bukti terkait pelanggaran netralitas ASN.

Klik Juga Bawaslu: Ada Akun Medsos Tak Resmi Kampanye Pilgubri, Lapor Ke Bawaslu

Selain itu, Neil juga menyampaikan beberapa poin yang harus di patuhi oleh setiap ASN, berikut poinnya :

1. ASN dilarang mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah
2. Dilarang memasang spanduk promosi kepada calon
3. Dilarang mendekati parpol terkait dengan pungusulan dirinya atau orang lain menjadi calon
4. Dilarang mengunggah, memberikan like, atau mengomentari dan sejenisnya serta menyebarluaskan gambar maupun pesan visi misi calon baik di media online atau media sosial
5. Dilarang menjadi pembicara pada pertemuan parpol
6. Dilarang foto bersama calon
7. Dilarang menghadiri deklarasi calon, baik itu dengn atau tanpa atribut parpol