Kemana Arah Komitmen Pengembangan UMKM Pemerintah?

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menargetkan penurunan jumlah masyarakat miskin di Riau dengan mendorong eksistensi Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai program utamanya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019.

 

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi menjelaskan bahwa Pemprov Riau menargetkan tahun 2017 ada peningkatan jumlah UKM jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya berkisar 530 ribuan.

 

Dalam data yang dikeluarkan oleh Pemprov Riau, jumlah pertumbuhan UKM yang ditargetkan sendiri ada 544,281 ribu UKM yang tumbuh di Riau. Jika dihitung, peningkatan ini jumlahnya sekitar 10 ribu UKM.

 

"Koperasi dan UKM adalah sektor alternatif yang kini kita prioritaskan pembangunanya mengingat terjadinya penurunan pendapatan daerah kita dari sektor migas dan perkebunan," ungkap Hijazi kepada RIAUONLINE.CO.ID, Rabu, 21 Desember 2016.

Baca Juga: UMKM Kerap Ditindas Pengusaha Besar

 

Peningkatan ini dijelaskan dengan mendistribusikan bantuan modal usaha yang bisa menjadi pegangan wirausahawan membangun usahanya. Ia memaparkan bahwa Pemprov Riau melalui pemerintah kabupaten kota memiliki banyak program bantuan semisal pinjaman bantuan tunai baik dari Lembaga Pengelola Dana Bergilir, Bank BUMD, hibah hingga bantuan fisik lainnya.

 

"Tahun 2016 ini, alokasi dana dekonsentarsi dari pusat yang dikucurkan untuk UKM sebesar Rp2,75 triliun yang disebar ke daerah. Nilai ini sangat besar dan harus bisa dimanfaatkan masyarakat," kata Hijazi.

 

Padahal jika dilihat dari besaran anggaran dekonsentrasi tersebut, ada penurunan jumlah anggaran jika dibandingkan dengan tahun 2015 lalu yang nilainya hingga Rp7,5 triliun. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan komitmen pemerintah baik pusat dan daerah yang hendak mendorong tumbuh kembang UKM dan koperasi.

 

Presiden Joko Widodo dalam Nawacitanya juga menjelaskan bahwa pusat berkomitmen membangun usaha kecil selain memberikan prioritas pembangunan fisik infrastruktur di Indonesia. Langkah ini diambil setelah Indonesia mengalami kemerosotan pendapatan dari sektor migas.

Klik Juga: Ingin Patenkan Produk? Silakan ke Dinas Koperasi dan UMKM Pekanbaru

 

Ditilik dari data Pemprov Riau, setiap tahunnya sejak tahun 2011 hingga 2015, ada penurunan signifikan yang terjadi pada jumlah UKM di Riau. Jika tahun 2011 jumlahnya mencapai 610,749 ribu, pada tahun 2015 turun menjadi 506,614 ribu.

 

"Kita memiliki komitmen untuk membangun industri alternatif kecil menengah dengan berorientasi pada wisata budaya di Riau," kata Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman dihadapan Komisi VI DPR RI yang melakukan reses beberapa hari lalu.

 

Hal ini tentu menjadi kinerja terbalik dari apa yang hendak dicapai pemerintah pada tahun-tahun mendatang. Apalagi, masa Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah berjalan sejak awal tahun 2016 dan akan masuk pada tahun keduanya beberapa hari mendatang.

 

Pemerintah daerah sendiri beralasan bahwa masalah yang dihadapi cukup pelik. Mulai dari kompetensi SDM yang ada, efektivitas penggunaan teknologi tepat guna hingga akses pembiayaan permodalan serta informasi pasar yang menunjang pemasaran dan kebutuhan konsumen.

Lihat Juga: Hadapi MEA, Pekanbaru Tingkatkan Kualitas Produksi UMKM

 

Selain itu ternyata masalah juga berada pada rendahnya daya saing produk lokal jika dibandingkan dengan produk impor. Juga minimnya inovasi serta pengembangan produk usaha menjadi indikator mandeknya iklim usaha kecil menengah ini.

 

Masalah-masalah tersebut kemudian berimplikasi pada peningkatan pengangguran terbuka yang ada di Riau sebesar 11,83 persen pertahun dari total 6 juta lebih jiwa penduduk Riau.

 

Angka tersebut meningkat cukup pesat jika dibandingkan dengan 6 tahun sebelumnya sejak 2011. Jika 2011 hanya pada angka 5,32 persen dan 2015 pada angka 7,83 persen, pada tahun 216 melonjak sangat tajam. Padahal standar nasional hanya 6,18 persen untuk angka pengangguran terbuka.

 

Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline