RIAU ONLINE, PEKANBARU - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mencatat nilai ekspor sektor unggulan Riau, minyak bumi dan Cruide Palm Oil (CPO) atau lebih dikenal minyak kelapa sawit, anjlok selama tahun 2016 ini dibanding 2015 lalu.
Nilai ekspor minyak bumi Januari-September 2016, hanya 1,9 miliar Dolar AS, turun 29 persen dibanding 2015 lalu, 2,7 miliar Dolar AS.
Kepala BPS Riau, Aden Gultom mengatakan, catatan tersebut berdasarkan freight on board. Dua sektor tersebut memberikan kontribusi besar terhadap total ekspor. Minyak bumi berkontribusi 20 persen dan CPO berkontribusi 61 persen.
Baca Juga: Begini Cara Tingkatkan Kartu XL Lama Anda Jadi 4G
"Sedangkan nilai ekspor CPO turun 10,5 persen. Tahun ini, hanya 4,6 miliar Dolar AS. Sementara tahun lalu mencapai 5,2 miliar Dolar AS," kata Aden, ketika diwawancarai, Selasa, 1 November 2016.
Riau memiliki 8 blok migas terdiri dari Coastal Plain Pekanbaru, Malacca Strait, Kuantan Mountain, Rokan, Kampar, Siak, Selat Panjang dan Lirik. Riau juga merupakan daerah penghasil CPO terbesar di Indonesia dengan total produksi mencapai 9 juta ton per tahun.
Minyak bumi dan CPO diekspor ke India, Tiongkok, Pakistan, Belanda, Malaysia, Amerika Serikat dan beberapa negara lain. Pengiriman tersebut melalui Pelabuhan Dumai di Kota Dumai dan Pelabuhan Tanjung Buton di Kabupaten Siak.
Joko, Ekonom Universitas Sultan Syarif Kasim II menanggapi hal tersebut mengatakan, nilai ekspor sektor unggulan Riau tersebut terus menunjukkan pelemahan di tahun ini. Ia menjelaskan, melemahnya harga minyak dunia berimbas pada nilai ekspor sektor minyak bumi.
Sedangkan CPO, dipengaruhi permintaan negara tujuan ekspor yang cenderung fluktuaktif. "Nilai ekspor terus menunjukkan pelamahan karena kondisi perekonomian dunia yang belum membaik," kata Joko.
Klik Juga: Pemprov Riau Siapkan BUMD Untuk Kelola Blok Rokan
Melemahnya nilai ekspor tersebut juga akan berdampak besar terhadap perekonomian daerah. Dua sektor tersebut sangat bergantung dengan permintaan luar negeri. Joko mengkritisi untuk menghilangkan ketergantungan tersebut pemerintah harus membangun industri hilir CPO dan Migas.
Selain membangun industri hilir, Joko mengatakan pemerintah perlu memberikan tata niaga yang pasti dan efektif agar distribusi sektor-sektor unggulan Riau bisa membaik. Salah satu caranya dengan membentuk dan merevisi regulasi-regulasi untuk mengatur tata niaga.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline